Airbus Bayar Denda Hampir USD4 Miliar karena Kasus Suap

Minggu 02 Februari 2020 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 02 320 2162064 airbus-bayar-denda-hampir-usd4-miliar-karena-kasus-suap-o53yNNHWCj.jpg Ilustrasi Hukum (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Departemen Kehakiman AS mengatakan pabrik pembuat pesawat terbang Eropa, Airbus SE, setuju untuk membayar hampir USD4 miliar untuk menyelesaikan kasus suap dengan negara lain dan tuntutan lain dengan otorita Amerika, Inggris dan Prancis. Ini merupakan penyelesaian dengan nilai paling besar untuk kasus semacam ini.

Dalam perjanjian dengan tim jaksa Amerika, Airbus – pabrik pembuat pesawat terbang sipil dan militer kedua terbesar di dunia – mengaku menggunakan perantara selama beberapa tahun untuk menyuap pejabat-pejabat pemerintah dan eksekutif maskapai penerbangan guna memenangkan kontrak-kontrak yang sangat menguntungkan di China dan negara-negara lain.

Baca Juga: Emirates Pesan 50 Pesawat Airbus A350, Total Harganya Rp224 Triliun

Airbus, yang bermarkas di Paris, menandatangani perjanjian penuntutan yang ditunda – atau deferred prosecution agreement – dengan Departemen Kehakiman Amerika tiga hari setelah tim jaksa federal AS menuduh perusahaan itu telah melanggar UU Anti Penyuapan Pejabat Asing (FCPA) dan berkonspirasi untuk melanggar UU Pengendalian Ekspor Senjata (AECA) dan peraturan pelaksanaannya.

Dilansir dari VOA, Minggu (2/2/2020), Airbus mengemukakan pihaknya mendekati tercapainya kesepakatan penyelesaian dengan pihak berwenang di AS, Inggris dan Perancis terkait penyelidikan atas dugaan penipuan dan penyuapan.

Baca Juga: Pesawat Airbus Laris Manis di Paris Air Show 2019

Berdasarkan perjanjian yang ditunda itu, tim jaksa sepakat menangguhkan kasus terhadap Airbus selama perusahaan itu bersedia memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.

Tuduhan suap terhadap Airbus itu berasal dari penawaran dan pembayaran suap kepada pejabat-pejabat asing, termasuk pejabat pemerintah China, demikian menurut kesepakatan itu.

Skema suap di China itu melibatkan setidaknya tujuh eksekutif Airbus yang belum diketahui identitasnya, termasuk dua pejabat China dan tiga entitas yang bertanggung jawab membuat keputusan pembelian pesawat bagi pemerintah China.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini