Menteri Basuki Butuh Pakar Hukum Bantu Bangun Infrastruktur, Buat Apa?

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 03 Februari 2020 13:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 03 320 2162484 menteri-basuki-butuh-pakar-hukum-bantu-bangun-infrastruktur-buat-apa-HQD0njle3e.jpg Pembangunan Infrastruktur (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membutuhkan pakar hukum untuk membangun infrastruktur yang berkualitas. Pasalnya setiap pembangunan yang dilakukan akan menyangkut masalah hukum di dalamnya.

Baca Juga: Kontraktor Swasta Daerah Bakal Garap 3.086 Paket Infrastruktur

Dengan adannya pakar hukum dalam setiap pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, pos lintas batas negara , maka pembangunan yang dilakukan bisa lebih berkualitas. Hal ini juga akan berdampak baik kepada pertumbuhan ekonomi dan bisa mewujudkan pemerataan.

"Memang hukum menyangkut semua sendi kehidupan, tetapi dalam pembangunanan infrastruktur terdapat lima hal yang perlu difokuskan oleh para ahli hukum, yakni meliputi tata kelola, hukum kontrak, pengadaan barang dan jasa, penyelesaian sengketa (dispute), dan kegagalan konstruksi," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca Juga: Dapat Proyek Infrastruktur, Menteri Basuki: Kontraktor Swasta Harus Perhatikan Kualitas

Menurut Menteri Basuki, peran ahli hukum sangat penting dalam memberikan pendampingan intensif mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga pengawasan. Termasuk juga untuk menjelaskan mengenai detail kontrak agar tidak disalahgunakan ataupun disalahartikan.

"Sangat diperlukan legal opinion dari ahli hukum untuk memberikan penjelasan terkait hukum kontrak, misalnya kontrak lumpsum, harga satuan, dan desain and build. Penandatanganan kontrak jasa konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli kontrak konstruksi," ucapnya.

Dukungan ahli hukum juga diperlukan dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan fair. Dalam hal ini dibutuhkan perencanaan dan proses yang baik untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Sebab menurut Menteri Basuki, kesalahan berulang dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di antaranya adanya multitafsir terhadap peraturan PBJ, perbedaan standar dokumen, dan kegamangan kelompok kerja dalam penerapan aturan dalam proses PBJ.

"Saya kira perlu juga komunikasi antara ahli hukum dengan praktisi seperti kami di Kementerian PUPR. Kami akan selalu mendudukkan diri sebagai user yang patuh kepada fatwa para ahlinya," kata Basuki.

Selain itu, pendampingan hukum ini juga untuk mneyelesaikan masalah sengketa dan juga kegagalan kosntruksi. Nantinya Ahli hukum dapat berkoordinasi dengan tim penilai ahli untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan konstruksi.

Dalam pembangunan infrastruktur, sebenarnya, Kementerian PUPR didampingi oleh Komisi-Komisi seperti Komisi Kemanan Bendungan (KKB), Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Komisi Keamanan Bangunan Gedung (KKBG) yang bertugas menyiapkan, mengawasi hingga melakukan evaluasi mulai dari tahap pra konstruksi, pelaksanaan hingga konstruksi tersebut selesai.

"Seluruh desain konstruksi harus diapprove dan disertifikasi oleh komisi ini. Kalau dalam proses konstruksi terjadi kecelakaan maka ada Komite Keselamatan Konstruksi (K3) yang menangani terlebih dahulu dan memberikan rekomendasi. Tetapi kalau dalam pemanfaatan terjadi kegagalan bangunan maka dilakukan oleh para penilai ahli," kata Basuki.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini