nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Basuki Butuh Pakar Hukum Bantu Bangun Infrastruktur, Buat Apa?

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 03 Februari 2020 13:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 03 320 2162484 menteri-basuki-butuh-pakar-hukum-bantu-bangun-infrastruktur-buat-apa-HQD0njle3e.jpg Pembangunan Infrastruktur (Foto: Shutterstock)

Dukungan ahli hukum juga diperlukan dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan fair. Dalam hal ini dibutuhkan perencanaan dan proses yang baik untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Sebab menurut Menteri Basuki, kesalahan berulang dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di antaranya adanya multitafsir terhadap peraturan PBJ, perbedaan standar dokumen, dan kegamangan kelompok kerja dalam penerapan aturan dalam proses PBJ.

"Saya kira perlu juga komunikasi antara ahli hukum dengan praktisi seperti kami di Kementerian PUPR. Kami akan selalu mendudukkan diri sebagai user yang patuh kepada fatwa para ahlinya," kata Basuki.

Selain itu, pendampingan hukum ini juga untuk mneyelesaikan masalah sengketa dan juga kegagalan kosntruksi. Nantinya Ahli hukum dapat berkoordinasi dengan tim penilai ahli untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan konstruksi.

Dalam pembangunan infrastruktur, sebenarnya, Kementerian PUPR didampingi oleh Komisi-Komisi seperti Komisi Kemanan Bendungan (KKB), Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Komisi Keamanan Bangunan Gedung (KKBG) yang bertugas menyiapkan, mengawasi hingga melakukan evaluasi mulai dari tahap pra konstruksi, pelaksanaan hingga konstruksi tersebut selesai.

"Seluruh desain konstruksi harus diapprove dan disertifikasi oleh komisi ini. Kalau dalam proses konstruksi terjadi kecelakaan maka ada Komite Keselamatan Konstruksi (K3) yang menangani terlebih dahulu dan memberikan rekomendasi. Tetapi kalau dalam pemanfaatan terjadi kegagalan bangunan maka dilakukan oleh para penilai ahli," kata Basuki.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini