nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kisruh Tarif Penyeberangan, ASDP Koordinasi dengan Kemenhub

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2020 13:26 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 06 320 2164256 kisruh-tarif-penyeberangan-asdp-koordinasi-dengan-kemenhub-3r4UW4wpcE.jpg Pelabuhan Merak. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) buka suara terkait kisruh tarif penyeberangan yang terjadi dalam beberapa waktu lalu. Masalah ini memanas usai Gabungan Pengusaha Penyeberangan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) ancam mogok beroperasi.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengatakan, kisruh mengenai tarif diharapkan bisa segera terselesaikan. Sehingga seluruh aksi ekstrem seperti penghentian operasi tidak akan terjadi.

Baca Juga: Sirkuit MotoGP Mandalika Siap Diaspal Awal 2020

"Saya berharap tidak perlu ada hal ekstrem yang dilakukan oleh industri," ujarnya dalam acara Ngopi Bareng BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Menurut Ira, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk segera memberlakukan tarif baru penyeberangan. Pasalnya wacana tarif baru untuk penyeberangan ini sudah diwacanakan sejak tahun lalu.

Baca Juga: Dukung MotoGP 2021 di Mandalika, ASDP Siapkan Transportasi Penyeberangan

"Mengenai tarif, kami melakukan komunikasi intensif dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan," ucapnya.

Ira berharap agar tarif baru ini bisa segera diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada transportasi penyeberangan antar pulau.

Saat ini dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar Rp15.000 per orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak tarif dari Bakauheni menuju Merak untuk anak anak sekitar Rp8.000 per orang.

"Kalau ASDP kami anak pemerintah fungsi pelayanan harus diutamakan. Saya berharap segera lah," ucapnya.

Sebagai informasi, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ingin tarif penyeberangan naik secepatnya. Jika tidak, mereka mengancam mau menyetop operasinya.

Kenaikan tarif menjadi hal yang ditunggu-tunggu pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja. Sudah hampir 1,5 tahun lalu kenaikan tarif diajukan, sampai hari ini pemerintah tak kunjung memberikan kepastian.

Sebenarnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66/2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Namun, tarif yang semestinya naik sejak 1 Desember 2019 masih sama saja sampai saat ini. Alasannya, formulasi penetapan tarif masih diperdebatkan Kemenhub dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini