nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Elektronifikasi Transaksi Pemda, Mendagri: Jangan Sampai Kebocoran Anggaran Terjadi

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 13 Februari 2020 14:57 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 13 20 2167882 elektronifikasi-transaksi-pemda-mendagri-jangan-sampai-kebocoran-anggaran-terjadi-SUub8eAatm.jpg Mendagri Tito Karnavian (Okezone)

JAKARTA - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) sudah ditandatangani. Hal ini agar dana pemerintah pusat yang ditransfer ke Pemda bisa efektif dan efisien.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, elektronifikasi transaksi pemda bisa mencegah terjadinya kebocoran pada anggaran di daerah. Lantaran, belanja maupun pendapatan daerah bisa dilacak karena ada jejak penggunaan dan penerimaan dari anggaran pemda.

 Baca juga: Sri Mulyani: Soal Uang Negara, Kami Tidak Mau Hanya Sekadar Send

"Supaya ini tepat sasaran artinya tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Jangan sampai kebocoran anggaran terjadi atau jadi seminimal mungkin," katanya, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaanya dan mekanisme pengawasannya.

 Baca juga: Menkeu dan Mendagri Sepakat Ubah Pengelolaan Dana Desa di 2020

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di Aula Graha Swala, Gedung Ali Wardhana Lantai 1, Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini juga ditujukan untuk mewujudkan sinergi dalam mendorong ETP, memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan, membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) P2DD, pembentukan TP2DD. Selain itu, dapat menjadi pedoman bagi penerbitan peraturan daerah, serta sebagai dasar bagi pelaksanaan percepatan dan perluasan ETP sebelum diterbitkannya peraturan atau ketentuan formal yang mengatur ETP. Disamping kolaborasi para pihak, hal ini juga akan memperkuat sinergi dengan pihak lain termasuk industri mengingat luasnya dimensi program ETP.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini