nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta Omnibus Law Cipta Kerja, Sudah di DPR dan Berisi 174 Pasal

Irene, Jurnalis · Sabtu 15 Februari 2020 10:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 14 20 2168350 fakta-omnibus-law-cipta-kerja-sudah-di-dpr-dan-berisi-174-pasal-dw6xV1u0GP.jpeg Omnibus Law (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sempat menuai pro kontra di kalangan buruh akhirnya di serahkan ke parlemen. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden (surpres), draf, dan naskah akademik RUU Cipta Kerja Omnibus Law ke DPR RI pada 12 Februari 2020.

Airlangga turut didampangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Surpres, draf, dan naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Kerja diterima langsung oleh Ketua DPR yaitu Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel.

Baca Juga: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, DPR Sebut Bakal Jadi Penyeimbang

Berikut adalah fakta-fakta penyerahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law ke DPR yang dirangkum Okezone.com:

1.Berisi 15 Bab dan 174 Pasal

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, draf RUU ini terdiri dari 79 Undang-Undang yang akan dirombak. Nantinya akan disatukan menjadi 15 bab dan 74 pasal.

"Seluruhnya sudah disiapkan. Kami menjelaskan bahwa judulnya Cipta kerja singkatannya Ciptaker. Jadi arahan ibu DPR jangan dipleset-plesetin. Isinya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya di Gedung DPR.

Setelah diserahkan, nantinya draft ini akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Artinya, setiap poin atau pasalnya, akan dibahas di komisi-komisi yang ada di DPR bersama dengan pemerintah sebelum akhirnya di sahkan menjadi Undang-undang.

Menurut Airlangga, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berisi 15 bab dan 174 pasal yang akan dibahas di DPR. “Harapannya ini akan pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR,” kata Airlangga.

2. Nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diubah Jadi Cipta Kerja

Pemerintah resmi mengajukan surat presiden (surpres), draf, dan naskah akademik terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR. Sebelumnya, RUU tersebut dinamakan Cipta Lapangan Kerja.

"Bahwa judulnya adalah Cipta Kerja. Singkatannya Ciptaker," tegas Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sepemahaman dengan Airlangga, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU Omnibus Law yang diserahkan oleh pemerintah bukanlah Cipta Lapangan Kerja, melainkan Cipta Kerja.

"Cipta Kerja. Jadi sudah bukan Cipta Lapangan Kerja, Cipker singkatannya, bukan cilaka. Sudah jadi Cipker," kata Puan.

3. RUU Ciptaker Dibahas di 7 Komisi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani telah menerima Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Puan mengatakan, RUU ini akan dibahas dalam rapat di 7 komisi DPR.

“Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.

4. Diprediksi Rampung dalam 6 Bulan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam waktu 6 bulan. Di mana saat ini, RUU Ciptaker akan segera dibahas oleh DPR.

"Perkiraan saya maksimal enam bulan setelah ini selesai. Insya Allah," kata Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini