nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PNS dengan Jabatan Tinggi Dilarang Terima Barang yang Ganggu Objektivitas

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2020 17:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 14 320 2168574 pns-dengan-jabatan-tinggi-dilarang-terima-barang-yang-ganggu-objektivitas-7EmDOTuNEl.jpeg Suap (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki jiwa anti korupsi. Khususnya bagi mereka yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, seluruh ASN yang memiliki jabatan lebih tinggi dilarang untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara dari mulai gratifikasi hingga penyalahgunaan wewenang hingga suap menyuap. Menurutnya, sebagi aparat negara dilarang untuk meminta dan menerima apapun dan dalam bentuk apapun.

Baca Juga: Peserta CPNS dari Bengkulu Raih Skor Tertinggi dalam Tes SKD

Bukan tanpa alasan Ghufron mewanti-wanti hal tersebut. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki KPK tahun 2004-2009, profesi yang paling banyak terlibat praktek korupsi adalah swasta, anggota dewan, dan pejabat.

"Pada intinya sebagai aparat negara dilarang meminta ataupun menerima pemberian yang sekiranya mengganggu objektivitas dan mengganggu independensinya dalam memberikan layanan," ujarnya mengutip dari keterangan tertulis Kementerian PANRB, Jumat (14/2/2020).

Untuk menekan praktik korupsi pada penyelenggara negara, pihaknya terus menggandeng Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing instansi pemerintah. Sehingga diharapkan kasus korupsi yang terjadi di internal Kementerian bisa ditekan.

Baca Juga: Peserta SKD CPNS Formasi Disabilitas Ini Lulus Pasing Grade dengan Nilai Cantik

“Banyak beberapa laporan ke KPK sesungguhnya lahir atas laporan dari beberapa Inspektorat dari Kementerian, jadi jangan anggap KPK hebat sendirian,” ucapnya.

Selain itu, sesuai data KPK terdapat beberapa titik yang rawan korupsi, di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data tersebut, Ghufron meminta kepada ASN yang bertugas pada unit kerja tersebut untuk berhati-hati dan selalu menjaga integritas sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Harapannya ini terus dikembangkan, dan juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar tunjangan kinerja itu tidak hanya pemenuhan target kinerja, tapi juga pemenuhan apakah wilayah kerjanya bebas dari korupsi dan dapat melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini