nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Seluruh Tanah di RI Ditargetkan Bersertifikat pada 2025

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 16 Februari 2020 16:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 16 470 2169347 seluruh-tanah-di-ri-ditargetkan-bersertifikat-pada-2025-JuCmaNtVAK.jpg Ilustrasi Tanah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan inovasi dalam hal pendaftaran tanah. Sebab, pemerintah mengingkan agar pendaftaran tanah bisa lebih cepat dan murah.

Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, proses pendaftaran tanah pada saat ini se yogyanya sudah lebih baik. Namun pemerintah menginginkan agar pendaftaran tanah ini bisa jauh lebih cepat lagi.

Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan dan menyertifikatkan lebih dari 26 juta bidang tanah. Ini adalah percepatan yang luar biasa sebab biasanya dalam satu tahun hanya terdaftar 800 ribu bidang tanah.

Baca Juga: LMAN Sudah Sertifikasi 5.562 Bidang Tanah di Proyek Strategis Nasional

Namun sejak 2017, pemberian sertifikat tanah jumlahnya terus semakin meningkat. Pada 2017, ada 5,4 juta bidang tanah yang sudah terdaftar naik lagi 9,3 juta bidang tanah pada 2018 dan 11,2 juta di tahun lalu. Diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah sudah terdaftar dan memiliki sertifikat.

"Tapi pada tahun 2017, kami berhasil mengeluarkan produk sebanyak 5,4 juta bidang tanah, selanjutnya 2018 sebanyak 9,3 juta bidang tanah dan di tahun 2019 bisa mengeluarkan produk sampai dengan 11,2 juta bidang tanah sehingga pada tahun 2025 ditargetkan seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” ujarnya mengutip dari keterangan tertulis, Minggu (16/2/2020).

Baca Juga: 28.197 Bidang Tanah Milik Negara Sudah Bersertifikat

Selain itu lanjut saat ini juga pemerintah tengah fokus dalam mempermudah proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RRU) Omnibus Law yang diserahkan kepada DPR beberapa hari lalu.

Menurut Sofyan, adanya omnibus law akan lebih mempermudah dan mempercepat pembebasan lahan. Hal ini juga sangat berpengaruh pada investasi yang akan masuk ke Indonesia.

“Saya fikir tugas kita adalah mendukung terkait pertanahan dan tata ruang. Salah satunya dengan adanya omnibus law, maka masalah pertanahan antar Kementerian dapat diselesaikan,” ujarnya

(fbn)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini