Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Ditentang DPR
5. DPR Minta Kenaikan BPJS Kesehatan Ditunda
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya tegas meminta kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan iuran BPJS. Khususnya kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihyatul Wafiroh mengatakan pihaknya masih berpegang teguh bahwa kenaikan iuran untuk PBNU dan PBI untuk ditunda. Bukan tanpa alasan, pasalnya hingga saat ini cleansing yang dilakukan di Kementerian Sosial belum rampung.
"Kami komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan kenaikan PBPU dan PBI sebab cleansing data belum selesai," ujar Nihyatul.
Menanggapi hal ini, Muhadjir mengatakan cleansing data akan segera dirampungkan. “Cleansing data akan kami segera selesaikan secepatnya. Kalau memang nanti solusinya memasukkan peserta kelas III ke dalam PBI maka akan segera kami lakukan. Kalau itu menjadi keputusan bersama,” tegasnya.
(Fakhri Rezy)
