Presiden Jokowi Soroti Duplikasi Anggaran Belanja Teknologi Informasi
JAKARTA - Pemerintah sudah mulai dengan satu peta, satu data dan saatnya dilanjutkan dengan pengembangan satu pusat data (data center) nasional.
Baca Juga: Amazon hingga Microsoft Lirik RI, Jokowi Minta Siapkan Regulasi Investasi Data Center
Hal ini menurut Presiden Jokowi sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018, terdapat 2.700 data center atau pusat data pada 630 instansi pusat, pemerintah daerah, yang berarti rata-rata terdapat 4 pusat data center pada setiap instansi pemerintah.
”Secara nasional utilisasi pusat data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitas,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Pengembangan Pusat Data Nasional di Kantor Presiden seperti dilansir setkab, Jakarta, Jumat (28/2/2020)..
Baca Juga: Presiden Jokowi: Pastikan Investasi Data Center Berikan Nilai Tambah
Fakta ini, menurut Presiden, mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi karena setiap Kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menyiapkan regulasi atau aturan main soal investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia.
“Kita tahu saat ini banyak startup-startup kita yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat masih menggunakan data center di luar negeri,” ujar Presiden Jokowi.
(Dani Jumadil Akhir)
