Pro Kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Jokowi Bakal Roadshow

Vania Halim, Jurnalis · Minggu 01 Maret 2020 12:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 29 320 2176148 pro-kontra-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-presiden-jokowi-bakal-roadshow-gyKuUMOkzx.jpg RUU Omnibus Cipta Kerja Dibahas di DPR. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Pemerintah sudah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski menuai pro dan kontra, pemerintah meyakini RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat memihak buruh.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono menyebut pemerintah akan serap aspirasi dari asosiasi dan buruh pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak termasuk buruh bisa diserap aspirasinya untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja," ujar dia pada acara IDX Channel Economic Forum di Hotel Luwansa Jakarta, Senin (24/2/2020).

Berikut Okezone telah mengumpulkan fakta terkini omnibus law cipta kerja, Minggu (1/3/2020) :

1. Terdiri dari 174 Pasal

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyebut, reaksi kontra dari masyarakat itu karena mereka hanya melihat sejumlah hal kecil dalam RUU tersebut. Sedangkan gambaran besar yang dirancang pemerintah memiliki visi perekonomian nasional yang menatap jauh ke depan.

"Apabila publik hanya melihat satu atau dua isu, saya kira itu sangat wajar. Sebab itu kan memang bentuk perhatian dari teman-teman," kata dia pada acara IDX Channel Ekonomic Forum di Luwangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Dia menjelaskan, dari struktur pasal yang berjumlah 174 di dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu, sekira 86,5% itu membicarakan masalah perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM.

2. Tranformasi Ekonomi sudah Masuk RPJMN 2020-20204

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menjelaskan pada tahun 2045 itu, pemerintah ingin ekonomi Indonesia terbesar keempat di dunia. "Dan kita juga ingin keluar dari middle income trap. Maka momentum ini sudah tepat," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, transformasi ekonomi ini juga sudah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Di mana, di dalamnya juga membahas beragam kendala dalam upaya transformasi ekonomi tersebut, khususnya dalam hal investasi.

"Permasalahan utama di Indonesia dalam hal ekonomi dan investasi itu misalnya seperti masalah korupsi, masalah inefisiensi birokrasi, serta masalah perizinan. Sehingga, hal-hal itulah yang didorong dan difokuskan oleh pemerintah, agar semua hal itu bisa tergambar di dalam alur RUU Cipta Kerja tersebut," tandas dia.

3. Buruh Akan Terus Mengawal RUU Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. UU Ciptaker yang menjadi andalan Presiden Joko Widodo ini harus mengakomodir kepentingan buruh.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, pihaknya akan mengawal proses pembahasan RUU Ciptaker di DPR. Bahkan, pihaknya berencana untuk melakukan dialog dengan untuk memberikan masukan langsung terkait RUU Ciptaker tersebut.

Andi menerangkan pihaknya juga akan tetap lantang membela hak-hak buruh. Memang meskipun pihaknya merupakan salah satu pendukung pemerintah akan tetapi tetap perlu mengawal dan mengkritisi jika dalam UU Omnibus Law Ini merugikan buruh.

"Kami loyalis Presiden Jokowi tapi tidak hilang kiritisnya. Terbukti, walaupun Presiden Komisaris BUMN, saya tetap memimpin buruh untuk turun ke jalan mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja di DPR belum lama ini," ucap Andi.

4. Presiden Akan Keliling Indonesia untuk Kenalkan RUU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo mengatakan akan menggelar roadshow atau sosialisasi untuk penyerapan aspirasi terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja di setidaknya 18 kota di Indonesia. Kepala Negara akan hadir di lima tempat tersebut.

"Presiden Jokowi akan hadir di lima tempat tersebut. Jadi ini komitmen pemerintah untuk manfaatkan momentum transformasi ekonomi dalam menjawab berbagai ketidakpastian dan dinamika ekonomi global," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono pada acara IDX Channel Economic Forum.

5. RUU Cipta Kerja untuk Ciptakan Banyak Peluang Usaha

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyesuaikan dua Undang-Undang (UU) terkait perdagangan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena UU Cipta Kerja untuk ciptakan banyak peluang usaha.

Penyesuaian tersebut meliputi klaster penyederhanaan perizinan berusaha dan klaster pengenaan sanksi dari total 11 klaser.

RUU tersebut memuat 11 klaster, antara lain penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, serta kemudahan berusaha. Kementerian Perdagangan mendukung RUU Ciptaker dengan melakukan penyesuaian pada UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 2/1981 tentang Metrologi Legal.

Penyesuaian ini untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu 8 pasal bidang perdagangan dalam negeri dan 15 pasal bidang perdagangan luar negeri. Serta penyesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal meliputi 5 pasal tentang kewenangan, pengaturan, dan perizinan metrologi legal.

6. Menerima Usulan dari Serikat Buruh 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa Pemerintah selalu berharap seluruh isu terkait RUU Cipta Kerja dapat dibicarakan. Ruang pembicaraan tersebut dijelaskan Ida telah dibuka dan dirinya berharap serikat pekerja dapat memanfaatkan momen tersebut.

"Pemerintah selalu berharap agar kita bisa mendialogkan pada isu apapun yang ada pada RUU Cipta Kerja. Ruang itu sudah dibuka dan saya berharap teman-teman serikat buruh/ serikat pekerja agar bisa memanfaatkan kesempatan itu," ujar Menaker Ida.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengatakan pemerintah selalu berada di tengah untuk mengakomodir kepentingan pekerja atau buruh maupun pengusaha. Oleh karenanya, terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, pemerintah telah membentuk tim.

Tim tersebut terdiri dari unsur tripartit yaitu pengusaha, serikat pekerja atau buruh dan pemerintah. Tim ini dapat menyampaikan aspirasi, pandangan dan pemikirannya.

7. Omnibus Law Bahas Izin Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM akan mempermudah perizinan serta syarat-syarat dalam mendirikan koperasi. Di mana hal tersebut akan dibahas dalam aturan Omnibus Law.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, permasalahan mengenai izin koperasi sedang dicari solusinya lewat Omnibus Law. Aturan tersebut akan mampu menjadi afirmasi bagi UMKM.

"Izin nantinya bukan cuma izin saja, di Omnibus Law, Koperasi hanya registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa dipakai untuk mengurus apa saja. Satu NIB untuk semua," kata Teten, dalam keterangan Kemenkop UKM, Selasa (25/2/2020).

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini