Defisit Transaksi Berjalan Disebabkan Birokrasi yang Tidak Sederhana dan Efisien

Vania Halim, Jurnalis · Jum'at 06 Maret 2020 14:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 06 20 2179138 defisit-transaksi-berjalan-disebabkan-birokrasi-yang-tidak-sederhana-dan-efisien-3NGWHNaZtF.jpg Grafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan setiap perekonomian Indonesia hendak berlari kencang, selalu ada yang mengerem yang disebabkan karena tungkainya yang lemah yaitu CAD (Current Account Deficit)/defisit transaksi berjalan. Salah satu penyebab utama masalah CAD tersebut adalah sisi produktifitas dan daya saing, Indonesia masih lemah karena kualitas sumber daya yang masih rendah dan infrastruktur yang kurang memadai.

Penyebab yang lainnya yaitu birokrasi yang tidak sederhana dan efisien Hal ini diukur dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang nilainya 6 lebih. Artinya untuk menghasilkan 1 output dibutuhkan capital sebanyak 6 kali lipat sehingga menambah biaya bagi produsen.

Baca Juga: Presiden Jokowi Targetkan Defisit Transaksi Berjalan Selesai dalam 3 Tahun

Penyebabnya antara lain karena sumber daya manusia yang tidak mendukung, jalur logistik yang tidak optimal dan proses perizinan yang rumit. Sementara negara maju levelnya di bawah 3. Artinya untuk barang yang sama, biaya yang dikeluarkan dua kali lebih mahal bila diproduksi di Indonesia.

Oleh karena itu kita tidak boleh bekerja secara rutin dan business as usual. Presiden Joko Widodo ingin melakukan transformasi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur/konektivitas. Hal ini dilakukan dengan antara lain fokus belanja pada peningkatan sektor SDM seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: BI Catat Penurunan Defisit Neraca Pembayaran Turun Drastis di Kuartal III-2019

Konektivitas untuk jalur logistik juga diperlancar dengan membangun jalan tol, bandara, pelabuhan dan jembatan. Dari sisi perpajakan, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada sektor yang mendukung SDM dan infrastruktur melalui insentif pajak dengan pengurangan, pembebasan atau fasilitas pajak.

Kebijakan di bidang perdagangan juga harus menyesuaikan agar terjadi akselerasi. Menkeu melanjutkan ingin Kementerian Perdagangan dapat memberi yang terbaik untuk melayani masyarakat, senantiasa melakukan inovasi serta menggunakan belanja negara dengan tepat sasaran sesuai rencana.

"Saya berharap Kementerian Perdagangan dapat menjadi leading sector bagi kebijakan perdagangan yang dapat membuat produk Indonesia menjadi lebih berdaya saing di dunia internasional," dilansir dari Instagram pribadinya, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini