Insentif Pajak Tangkal Virus Korona, Gaji Karyawan Penuh Tanpa Potong Pajak
JAKARTA - Pemerintah akan mengeluarkan stimulus fiskal ekonomi jilid II untuk menangkal penyebaran efek virus korona pada hari ini. Stimulus itu dengan segera merilis insentif pajak penghasilan (PPh) demi menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga: Sri Mulyani: Proses Kajian Penundaan PPh 21 Sudah Capai 95%
Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi menyebut keputusan itu ditetapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah penyebaran efek virus korona, sehingga para pegawai akan mendapatkan gaji penuh alias take home pay (THP) tanpa terpotong pajak.
"Jadi secara fiskal kita akan rumuskan salah satunya relaksasi PPh Pasal 21, dari sisi permintaan dan suplai," ujar dia di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Baca Juga: Daftar Keringanan Pajak yang Bakal Diberlakukan Imbas Virus Korona
Dari permintaan, lanjut dia, bisa menaikan atau menjaga daya beli dalam wujud pajak ditanggung pemerintah, sehingga pekerja bisa mendapatkan gaji secara penuh.
"Sedangkan untuk PPh pasal 25 atau untuk korporasi, desainnya akan diberikan kompensasi di awal. Seperti ada yang dipungut dulu, lalu dikompensasi di akhir tahun, daripada menunggu akhir tahun dikompensasi, kalau masih bisa menjadi haknya si wajib pajak itu akan diberikan di depan," ungkap dia.
Dia menambahkan untuk implementasi stimulus jilid II ini akan berlaku selama enam bulan setelah diterbitkan pemerintah.
"Keputusan mengenai stimulus ini akan ditetapkan pada hari ini di rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," tandas dia.
(Dani Jumadil Akhir)
