Fakta di Balik Hebohnya Surat Rekomendasi BPTJ, Akses Jabodetabek Tak Dibatasi

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 04 April 2020 11:18 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 03 320 2193612 fakta-di-balik-hebohnya-surat-rekomendasi-bptj-akses-jabodetabek-tak-dibatasi-40Zzv8DoW3.jpg Mudik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Surat rekomendasi penutupan jalan maupun akses transportasi di Jabodetabek dampak penyebaran virus corona atau coronavirus (Covid-19) membuat masyarakat bingung.

Surat rekomendasi ini dibuat oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). BPTJ mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama masa pandemi virus corona atau covid-19.

Selain itu, BPTJ juga mengeluarkan surat edaran untuk menutup jalan tol. Sayangnya, surat edaran ini justru membuat polemik antar pemangku kepentingan lainnya.

Berikut fakta-fakta menarik soal polemik pembatasan akses Jabodetabek seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (4/4/2020):

1. Rekomendasi BPTJ: Tutup Akses Jalan Tol, Bandara hingga Pelabuhan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Salah satu yang rekomendasinya adalah pembatasan secara parsial atau menyeluruh terhadap operasional sarana transportasi di ruas jalan tol dan jalan arteri nasional. Demikian termuat dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala BPTJ Polana B Pramesti.

2. Rekomendasi MRT hingga KRL Ditutup

BPTJ mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama masa pandemik virus corona atau covid-19.

Salah satu poin utama dalam surat tersebut adalah pembatasan secara parsial atau menyeluruh terhadap operasional sarana dan prasarana transportasi.

Karena itu, BPTJ merekomendasikan kepada PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT KAI, PT KCI, PT TransJakarta, kepala dinas perhubungan di Jabidetabek, kepala terminal dan pimpinan operator angkutan umum untuk melakukan pembatasan transportasi tersebut.

3. Sikap Jasa Marga

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menjelaskan, terkait penutupan jalan tol Jasa Marga menunggu keputusan Pemerintah, karena berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005, penutupan sementara jalan tol ditetapkan Menteri, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Ada ketentuan lain terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan PP 21 tahun 2020, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” kata Heru.

Namun Heru menjelaskan, jika penutupan jalan tol dilakukan, Jasa Marga sudah menyiapkan protokol-protokol untuk berbagai alternatif yang nanti akan diputuskan oleh Pemerintah. Misalnya apakah pembatasan pergerakan kendaraan nantinya hanya jalan tol di Jakarta saja atau apakah nanti ruang lingkupnya lebih luas hingga Jabotabek.

4. Penjelasan Kemenhub

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penjelasan mengenai surat edaran yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang menimbulkan polemik penutupan akses dan transportasi di Jabodetabek.

Surat Edaran Nomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 tersebut dirilis menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Surat Edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

5. Tidak Ada Penyetopan Transportasi

 

Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menepis kabar yang menyebutkan pemerintah menyetop akses dan angkutan di Jabodetabek.

Kabar tersebut berasal dari surat edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tentang penghentian pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama masa pandemik virus corona atau covid-19.

"Jika dicermati isinya maka surat edaran Kepala BPTJ dimaksud lebih pada rekomendasi pembatasan aktivitas transportasi. Jadi tidak ada penyetopan moda transportasi," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi sekaligus Staf Khusus Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini