JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar. Tujuannya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, penerapan ERP itu harus segera dilakukan, karena ganjil-genap tidak bisa bertahan lama.
"Oleh karena itu kita menyiapkan kebijakan baru. Kalau enggak demikian kondisi lalu lintas kita semakin parah. Sekarang aja kinerja kita sudah menurun 10% kalau dibandingkan dengan pada saat Asian Games 2018," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/3/2019).
Bac Juga: Pecah Kemacetan, MRT Jakarta Tak Bisa Berdiri Sendiri
Dia menjelaskan, ERP ini sangat mendesak karena yang pertama adalah ini adanya MRT yang dioperasikan kemudian LRT. Angkutan massal sudah mulai tersedia.