PMN BUMN Bisa untuk Covid-19
JAKARTA – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat virtual dengan pemerintah terkait dengan penanganan wabah virus Covid-19 di Indonesia. DPR menilai anggaran yang telah digelontorkan pemerintah dalam penangan masih sangat kecil.
Aggota Komisi XI DPR Kamrussamad menilai penyertaan modal BUMN dianggap lebih penting penggunaannya untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Selain itu, dirinya juga mempertanyakan total dana yang sangat kecil dalam sektor kesehatan atasi Covid-19, dibandingkan Malaysia.
Baca Juga: Gara-Gara Covid-19, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Bisa Tembus Rp853 Triliun
“Kenapa Indoensia jauh lebih kecil anggaran pandemi Covid jika dibandingkan dengan Malaysia (Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia Resmi 10% dari PDB) sementara jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar,” ujarnya, dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).
Dia mejelaskan bagimana cara kerja stimulus I senilai Rp10,3 triliun, stimulus II senilai Rp22,5 triliun, dan kebijakan fiskal senilai Rp405,1 triilun yang terbagi dalam 4 komponen dan komponen terkecil ada sektor kesehatan dan persiapan berikutnya bahwa kebijakan fiskal tersebut tepat sasaran dan mampu mengatasi PHK, menahan angka kenaikan kemiskinan serta mampu menahan pertumbuhan menuju minus 0,4%.
Baca Juga: Kemenperin Realokasi Anggaran Rp113,15 Miliar demi Atasi Virus Corona
“Kenapa ada skema penyertaan modal ke BUMN dalam penyaluran paket kebijakan fiskal pandemi Covid -19. Jangan sampai ada hubungan dengan Jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra,” tuturnya.
Karena itu, Komisi XI menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial (sosial safety net).
