"Yang saya takutkan sebenarnya bukan hanya di gelombang PHK-nya saja, tapi bagaimana sektor informal yang akan terdampak lebih besar dan mungkin bisa jadi Kartu Prakerja tidak hanya disasar oleh dari gelombang PHK dari sektor formal saja, tapi juga dari sektor informal," katanya.
Sementara itu, pakar tenaga kerja dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, meragukan program Kartu Prakerja, yang menurutnya tak tepat sasaran.
"Setiap kali ada program seperti ini selalu muncul moral hazard. Yang saya maksud moral hazard adalah bahwa ketika ada bantuan yang sifatnya cuma-cuma, diberi, charity, maka akan ada kecenderungan orang yang memanfaatkan itu, yang sebetulnya bukan bagian dari target program tapi menginginkan itu karena merasa itu bantuan, 'saya berhak dibantu dong'"," kata dia.
(Dani Jumadil Akhir)