Menperin: Kawasan Industri Tetap Miliki Izin Operasional Meski Ada Covid-19

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 13 April 2020 22:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 13 320 2198643 menperin-kawasan-industri-tetap-miliki-izin-operasional-meski-ada-covid-19-dUIuEviJP7.jpg Kawasan Industri (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong industri tetap produktif selama masa tanggap darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan mengeluarkan surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Dengan demikian, sektor industri tetap dapat terus berkontribusi positif, termasuk saat masa penanganan Covid-19.

“Dalam masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari laman Kemenperin, Senin (13/4/2020).

Baca Juga: Ada Corona, Omzet IKM Sektor Makanan Turun hingga 90%

Sebelumnya, Kemenperin juga meminta dukungan pada berbagai pihak agar pelaksanaan kegiatan industri tetap berjalan selama masa percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Tentunya kegiatanya harus mengacu pada protokol telah ditetapkan pemerintah.

“Dalam masa tanggap darurat pandemi Covid-19, kami meminta semua pihak terutama pemerintah daerah (pemda) agar ikut membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial,” kata Menperin.

Baca Juga: Bertahan Lawan Corona, IKM Minta Keringanan BPJS hingga Tagihan Listrik

 Menperin mengungkapkan, seiring dengan ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, diharapkan dunia industri mampu turut berkontribusi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami berharap pada semua pihak untuk tidak ada pembatasan aktivitas industri termasuk, namun tidak terbatas pada, pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status PSBB yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan,” papar Agus.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini