Soal Ojol di Tengah PSBB, Menko Luhut: Tidak Ada Polemik

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 14 April 2020 21:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 14 320 2199226 soal-ojol-di-tengah-psbb-menko-luhut-tidak-ada-polemik-okW78RGhlP.jpg Ojek Online (Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait polemik aturan Ojek Online (Ojol) diperbolehkan untuk membawa penumpang meskipun daerah sudah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada 9 April 2020.

 Baca juga: Saling Silang Pendapat Antara Luhut, Terawan dan Anies soal PSBB Bikin Bingung Ojol

Menurut Luhut, tidak ada polemik yang terjadi pada aturan tersebut. Sebab dirinya membuat aturan tersebut untuk seluruh daerah di Indonesia.

"Ojo itu kan sekarang enggak ada polemik. Kita buat Permenhub itu kan untuk seluruh Indonesia jadi sehingga Pemda itu bisa aturan sendiri kebutuhannya," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

 Baca juga: BPTJ: Ojek Dilarang Angkut Penumpang Selama PSBB Jabodetabek

Menurut Luhut, jika nantinya pemerintah provinsi DKI Jakarta menginginkan untuk tidak mengizinkan Ojol membawa orang maka dipersilahkan. Begitupun sebaliknya jika ingin membolehkan Ojol membawa penumpang maka dipersilahkan asal mengikuti protokol kesehatan.

"Misalnya DKI enggak membolehkan, ya kalau dia enggak membolehkan ya silakan, urusan dia," ucapnya.

 Baca juga: Implementasi Aturan Ojol Bawa Penumpang di Wilayah PSBB Ditentukan Pemda

Menurut Luhut, ada beberapa daerah yang menjalankan Permenhub ini. Misalnya adalah di Pekanbaru, Riau yang masih mengizinkan ojol membawa penumpang.

"Tapi ada Pekanbaru misalnya, dia membolehkan dengan tetap mengacu kepada Permenkes ya boleh juga, kan tiap daerah punya lebihnya. Kita coba mengakomodasi semua," kata Luhut.

Luhut pun membatah anggapan yang menyebut tidak ada kordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Justru menurutnya, Permenhub ini dibuat setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita koordinasikan dengan baik dengan pak Terawan Menkes maupun dengan pak Anies Gubernur DKI. Jadi kalau orang bilang enggak berkoordinasi enggak betul juga," kata Luhut.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini