Mendongkrak Kartu Pra-Kerja dari Korban PHK, Siapa Menang Banyak?
JAKARTA - Program Kartu Prakerja gelombang pertama resmi ditutup. Pemerintah pun akan kembali membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang kedua pada Senin 20 April 2020 hingga 23 April 2020.
Pada pendaftaran Kartu Prakerja gelombang pertama yang ditutup pada Kamis 16 April 2020, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 5.923.350, yang sudah melakukan verifikasi NIK sebanyak 3.269.445 (55%), dan yang sudah bergabung di gelombang pendaftaran atau Join Batch pertama sebanyak 2.061.500.
Baca Juga: Ruangguru Tuai Polemik di Tengah Kartu Pra-Kerja, Ini Penjelasan Menko Airlangga
Program yang awalnya ditujukan bagi WNI berusia 18 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan formal atau pencari kerja muda, diperluas jangkauannya juga untuk para pekerja dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19.
Dengan total anggaran sebesar Rp20 triliun, program ini dibagi menjadi beberapa gelombang.
Baca Juga: Kartu Pra-Kerja, Korban PHK Dinilai Lebih Butuh Bantuan Tunai
Pemerintah pun menaikan kuota Kartu Prakerja setiap gelombangnya menjadi 200.000 peserta dari sebelumnya 164.000 peserta.
Setiap peserta akan mendapatkan total manfaat sebesar Rp3.550.000 dalam bentuk biaya pelatihan dan insentif tunai.
Pagu sebesar Rp1 juta dapat digunakan oleh peserta dengan memilih berbagai program pelatihan yang tersedia di platform digital.
Insentif tunai akan diberikan usai menyelesaikan pelatihan pertamanya. Insentif ini ada dua jenis. Insentif pertama sebesar Rp600 ribu per bulan yang akan diberikan selama empat bulan melalui rekening bank atau e-wallet seperti OVO, Linkaja, dan Gopay peserta yang telah didaftarkan pada akun prakerja di awal.
Kedua, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000 per survei, di mana survei akan diadakan selama tiga kali.
Untuk program pelatihan dan pemberian pagu bantuan selama wabah COVID-19 akan diberikan melalui beberapa platform digital.
Saat ini yang sudah bekerja sama dengan program kartu Prakerja adalah Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, Pijar Mahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker.
Peserta bisa memilih beragam jenis pelatihan, dari keterampilan teknis sampai cara memulai dan membangun usaha. Pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain-lain.
Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menilai program ini kurang efektif karena program yang akan menghabiskan yang sebesar Rp20 triliun ini tidak serta merta bisa langsung dinikmati masyarakat.
"Banyak yang tidak relevan dari kartu pra-kerja di saat krisis covid-19," kata Bhima kepada Okezone.
Menurut Bhima, kartu pra-kerja ini tidak menjawab kebutuhan para korban PHK. Ketimbang pelatihan, dia berpendapat para korban PHK ini lebih membutuhkan sokongan dana tunai atau pangan.
"Kartu pra-kerja tidak menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh bantuan tunai, tanpa ikut pelatihan dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan," jelas dia.
Dia melanjutkan, jika program kartu pra-kerja ini dipaksakan dengan adanya pelatihan online yang akan menghabiskan Rp5,6 triliun, artinya program ini sudah gagal ketika lahir.
"Dari sisi anggaran Rp5,6 triliun yang disalurkan untuk pelatihan online hanya untungkan penyedia jasanya. Sayang sekali uang Rp5,6 triliun itu buat pelatihan, kalau dijadikan BLT per orang bisa dapat 1 juta dengan asumsi penerima Rp5,6 juta orang," kata dia.
Dengan bantuan langsung, dia menyebut, dampaknya ke masyarakat bawah akan terasa. Perekonomian secara umum juga akan mendapatkan manfaatnya.
"Langsung terasa multiplier effect ke ekonomi (kalau bantuan langsung tunai). Ritel naik, warung warung kecil kecipratan rezeki. Bukan masuk kantong penyedia jasa latihan online," kata dia.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono. Dia menambahkan, para pekerja yang kena PHK atau dirumahkan sebaiknya diberikan bantuan lansung tunai, bukan ikut pelatihan online.
"Program kartu pra kerja ini memang bagus. Namun, yang dibutuhkan oleh pekerja adalah bantuan langsung tunai maupun sembako yang merupakan kebutuhan utama di saat kondisi ekonomi sulit bukan pelatihan online," ujar dia kepada Okezone.
Dia menjelaskan biaya pelatihan untuk program kartu pekerja sebesar Rp1.000.000 per orang dianggap terlalu besar bagi para pekerja yang kena PHK dan dirumahkan.
"Dan hal tersebut hanya akan menguntungkan mitra program kartu pra-kerja," ungkap dia.
Sementara itu, Pemerintah buka suara terkait program kartu pra kerja yang dinilai syarat kepentingan dan tidak transparan.
Mengingat salah satu platform Badan Latihan Kerja (BLK) yang ditunjuk pemerintah, ada yang dimiliki Staf Khusus Milenial Presiden Adamas Belva Delvara. Platform tersebut adalah ruangguru.
Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemilihan BLK program kartu pra kerja ini dilakukan bukan dengan skema penunjukan langsung. Perusahaan yang berminat untuk ambil bagian inilah yang mengajukan diri kepada pemerintah.
“Tidak pernah ada penujukan langsung. Semuanya berbasis kolaborasi kerjasama,” ujarnya kepada Okezone.
Ketika itu, ada delapan perusahaan dari pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan hingga skillacademy by ruangguru. Saat pertama kali mengajukan diri, pemerintah langsung memberikan lampu hijau kepada delapan perusahaan itu untuk menjadi BLK.
“Saya pikir waktu itu yang mengajukan delapan perusahaan itu,” kata Panji. (dni)
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
