JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut proyek skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sistem penyediaan air minum (SPAM), Karian-Serpong akan mencegah penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta.
"Jadi, apabila proyek SPAM Karian-Serpong ini nanti selesai, maka kita baru bisa menyetop atau melarang orang-orang memakai air tanah," ujar dia di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Baca juga: Di Tengah Corona, PUPR Tawarkan Proyek KPBU SPAM Karian-Serpong
Menurut dia, selama proyek ini belum selesai, Kementerian PUPR tidak akan melarang orang untuk memakai air tanah. Mengingat selama ini kebutuhan air dipasok hanya dari Jatiluhur, Jawa Barat.
"Sehingga tak akan mencukupi. Dan, kalau nanti kebutuhan air dari wilayah barat Jakarta sudah terpenuhi, baru kami melarang penggunaan air tanah di Jakarta dan sekitarnya," ungkap dia.
Baca juga: Kementerian PUPR Seleksi Duta Hari Air 2020 di SMA hingga SMK
Dia menjelaskan apabila pemakaian air tanah ini bisa dihentikan, maka Kementerian PUPR memonitor apakah penurunan tanah di Jakarta berhenti atau tidak.
"Apabila proyek SPAM Karian-Serpong ini rampung dan penurunan tanah di Jakarta bisa dihentikan akibat pelarangan penggunaan air tanah, maka konstruksi tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Jakarta Utara tidak diperlukan lagi," pungkas dia.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia.
(Fakhri Rezy)