Pengusaha Usul Pemerintah Berikan Bantuan Rp600 Triliun untuk Perusahaan Terdampak Covid-19
JAKARTA - Stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah untuk penanganan virus corona (covid-19) di sektor ekonomi dan kesehatan dinilai masih belum maksimal. Asal tahu saja, pemerintah menggelontorkan Rp405,1 triliun untuk stimulus penanganan covid-19.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Carmelita Hartoto mengatakan, seharusnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan virus corona adalah Rp1.600 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp600 triliun bisa digunakan untuk membantu perusahaan terdampak untuk menggaji pekerjannya.
Baca juga: Gaji Dipotong, Karyawan Garuda Tetap Dapat THR Penuh
Menurut Carmelita dengan adanya anggaran tersebut, ekspektasi masyarakat dan pasar terhadap pemerintah bisa meningkat. Selain itu, anggaran yang besar ini juga memastikan adanya solusi untuk permasalahan kesehatan.
"Pembagiannya direncanakan seperti ini Rp600 triliun. Untuk pendapatan tenaga kerja (gaji), Rp400 triliun untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan sosial, Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/4/2020).
Baca juga: Menko Airlangga Sebut Penerima Bansos Tak Boleh Ikut Kartu Pra-Kerja
Menurut Carmelita, anggaran pemerintah yang lebih besar diharapkan akan membuat sektor transportasi nasional sebagai industri strategis mendapat porsi bantuan. Mengingat sektor transportasi menjadi salah satu yang terpukul akibat adanya kebijakan physical distancing.
“Stimulus untuk sektor transportasi ibarat memulihkan tenaga dan daya tahan tubuh sebuah negara, mengingat transportasi merupakan tulang punggung kegiatan logistik nasional,” kata Carmelita.
Carmelita menjelaskan, bantuan terhadap sektor transportasi harus menyeluruh pada setiap aspek bisnis transportasi mulia dari stimulus sisi fiskal ataupun moneter. Menurutnya stimulus bagi sektor transportasi nasional perlu segera direalisasikan. Mengingat ketahanan bisnis sektor ini sangat rentan dari gejolak.
Baca juga: Triliunan Rupiah untuk Mitra Pelatihan Online, Apakah Efektif?
“Jika kondisi ini masih bekepanjangan dan iklim bisnis belum dapat recovery setahun kedepan, maka akan banyak pelaku usaha transportasi yang akan gulung tikar,” kata Carmelita.
Carmelita juga memberikan saran agar anggaran ini nantinya bisa efektif. Perlu tercipta koordinasi kebijakan yang apik untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan inklusif.
Sinkronisasi kebijakan dari seluruh stakeholder merupakan kunci efektifitas anggaran yang disiapkan. Pemerintah pusat dan daerah harus harus segendang sepenarian.
Begitu juga dukungan instansi dan lembaga teknis, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Hitungan kebutuhan anggaran Rp 1.600 merupakan angka ideal, jika alokasinya tepat, khususnya ketepatan memberikan bantuan bagi para pekerja informal dan pelaku UMKM di setiap daerah yang paling rentan dalam situasi ini,” kata Carmelita.
(Fakhri Rezy)
