Share

Mudik Dilarang, Bagaimana Dampak ke Perekonomian Daerah?

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 22 April 2020 13:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 22 320 2203086 mudik-dilarang-bagaimana-dampak-ke-perekonomian-daerah-TIIXmAi0VE.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)

 JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang masyarakat melakukan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun ini. Regulasi mengenai larangan mudik tengah disiapkan Kementerian Perhubungan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pasti ada dampak ekonomi dari larangan mudik tersebut. Untuk itu, pemerintah menyiasatinya dengan penyaluran bantuan sosial yang ada untuk menyangga perekonomian. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran Rp110 triliun untuk kebutuhan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam APBN 2020 dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak dari pendemi virus corona.

Baca juga: Sanksi untuk Pemudik yang Nekat Baru Diberlakukan pada 7 Mei

“Kita berharap seluruh bansos bisa kurangi langkah yang harus dilakukan dari sisi kesehatan yaitu pencegahan penularan dan penyebaran virus, memang ada dampaknya ke ekonomi makanya kita meningkatkan anggaran jadi Rp110 triliun untuk bansos plus relaksasi di sektor industri dan belanja di sektor kesehatan,” kata Sri Mulyani pada telekonferensi, Rabu (22/4/2020).

Sementara itu, Menteri koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada program padat karya yang sudah disiapkan pemerintah. Diharapkan program padat karya tersebut mampu menjaga daya beli dan uang beredar di pedesaan selama pelarangan mudik.

Baca Juga: Larangan Mudik Berlaku hingga H+2 Lebaran

“Pemerintah sudah dorong di desa ada program padat karya diharapkan bisa jaga daya beli dan uang beredar di pedesaan,” kata Airlangga.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan tengah menyusun regulasi larangan mudik dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Larangan mudik berlaku mulai 24 April hingga lebaran H+2 dengan tetap melihat perkembangan penyebaran covid-19.

“Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi Covid-19,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini