Pejabat Pembina Kepegawaian Diminta Pantau Pergerakan Mudik PNS
JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang melakukan mudik di tengah wabah virus Corona atau Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11/SE/IV/2020.
Tujuan diterbitkannya SE Kepala BKN tersebut yakni sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Baca juga: BKN Keluarkan Surat Edaran untuk Sanksi PNS yang Tetap Lakukan Mudik
Mengutip website setkab, Jakarta, Senin (27/4/2020), untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, maka perlu dilakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas aparatur sipil negara (ASN).
Oleh sebab itu, seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN. Khususnya terkait dengan pergerakan atau kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
Baca juga: WFH untuk PNS Diperpanjang, Pelayanan Publik Dijamin Tidak Terganggu
SE tersebut juga meminta PPK agar terus mendorong peran serta ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal maupun masyarakat.
PPK juga menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Di mana, ASN tersebut tetap berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.
Adapun, mekanisme pemantauan atau pengawasan sebagaimana dimaksud diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing instansi.
(Fakhri Rezy)
