Bappenas Sarankan NTB untuk Optimalkan RAPBD 2021 dalam Mitigasi Covid-19

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 28 April 2020 17:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 28 20 2206243 bappenas-sarankan-ntb-untuk-optimalkan-rapbd-2021-dalam-mitigasi-covid-19-sLwvvHZegB.jpg Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Okezone.com/Bappenas)

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan RAPBD 2021 untuk mitigasi dampak Covid-19, menjaga ekonomi lokal, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, hari ini.

Sementara itu, untuk tahun ini supaya refocusing APBD 2020 untuk membantu mempercepat pemulihan sosial ekonomi paska pandemi Covid-19. Dengna hal itu diharapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi di NTB dapat berjalan cepat, terlebih jumlah kasus Covid-19 yang tidak terlalu tinggi.

Baca Juga: Tangani Covid-19, Pemda Diberikan Relaksasi Dana Bagi Hasil

“Saya salut kepada NTB yang siap dan tanggap mengatasi penyebaran Covid-19. Refocusing APBD sudah dilakukan,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2020).

Suharso menekankan pentingnya pembangunan SDM di NTB untuk mendukung pemulihan kondisi pasca pandemi, salah satunya dengan menurunkan jumlah penduduk miskin di 2021.

“Persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan semakin baik di 2021,” ujar Suharso.

Di tahun lalu, penduduk miskin di daerah perkotaan 15,74% sementara di daerah pedesaan 13,45%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB terbilang rendah.

Sektor pertanian dan perdagangan menyumbangkan lapangan kerja terbesar. Meski demikian, proporsi pekerja informal yang didominasi sektor non pertanian masih tinggi, melebihi angka nasional. Pada 2018, pekerja informal non pertanian di NTB tercatat 59,4%, sedangkan nasional 44,1%.

Untuk itu, Menteri Suharso mendorong NTB untuk memperkuat ketahanan para pekerja, salah satunya dengan memperkuat sistem kesehatan. Selain itu, angka pekerja setengah penganggur juga masih tinggi. Hingga 2018, tingkat setengah pengangguran di NTB sebesar 17%, jauh dari angka nasional yakni 6,6%.

“Jumlah setengah pengangguran di NTB harus ditekan karena angka ini terlalu tinggi,” imbuh Menteri Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas juga merekomendasikan NTB untuk memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah, sejalan dengan fokus Rencana Kerja Pemerintah 2021.

Suharso mengatakan, sistem kesehatan Indonesia harus terus ditingkatkan kualitasnya, terutama melalui akses pelayanan kesehatan. Pasalnya, saat ini, penyediaan alat kesehatan juga menjadi kendala dalam rangka memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

“Penguatan sistem kesehatan ini adalah Major Project kita bersama. Saya harap gubernur mau menyambut gagasan ini,” ucap Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas juga merekomendasikan NTB untuk mendorong transformasi ke arah industri pariwisata, ekonomi kreatif, dan hilirisasi komoditas, serta memperkuat jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Kementerian PPN/Bappenas menilai, dengan sikap sigap dan tanggap yang ditunjukkan NTB, perekonomian provinsi yang mendapat julukan Pulau Seribu Masjid ini dapat lebih cepat bangkit. Di 2021 mendatang, ekonomi NTB ditargetkan tumbuh 5,2–5,7%, diiringi penyediaan lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan TPT menjadi 5,6%, sekaligus menurunkan Tingkat Kemiskinan menjadi 14,5%. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan dapat meningkat hingga 69,42–69-48 dan tingkat kesenjangan kelompok turun hingga level 0,375–0,380.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini