Produktivitas Rendah, Pantaskah Buruh Dapat Kenaikan Upah?

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 29 April 2020 21:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 29 320 2206910 produktivitas-rendah-pantaskah-buruh-dapat-kenaikan-upah-kZ0WUaq5QO.jpg Buruh (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bola panas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih terus bergulir. Para buruh masih menyuarakan penolakannya terhadap RUU, salah satu alasannya adalah masalah upah.

Pengamat Ekonomi dan pakar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Budi Satria Isman, para pekerja dan juga buruh harus paham soal sistem meritokrasi dalam pemberian insentif di perusahaan. Dalam sistem tersebut, pemberian upah harus sesuai dengan jumlah produksi.

"Soal upah ini seperti buah simalakama. Harusnya, para serikat pekerja dan buruh juga paham soal sistem meritokrasi. Apa yang didapat itu harus sesuai dengan jumlah yang bisa diproduksi," kata Budi Satria dalam sebuah diskusi, Rabu (29/4/2020).

Baca Juga: Mabes Polri Tegaskan Tak Akan Beri Izin Demo Buruh saat May Day 

Menurut Budi, selama ini produktivitas buruh di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain bahkan di Asia Tenggara. Namun, nilai upah yang didapatkan bahkan bisa berada di angka yang lebih tinggi.

Hal ini tidak sesuai dengan sistem meritokrasi pemberian insentif yang harusnya dipahami oleh para pekerja dan buruh.

"Kami (pelaku usaha) tentu bisa memberikan upah yang tinggi, jika memang produktivitasnya sesuai. Tidak bisa terus menuntut menerima insentif tinggi, sementara produktivitasnya stagnan. Kalau perusahaan merugi, tentu tidak mungkin ditanggung hanya pemilik perusahaan saja," kata Budi Satria.

Kondisi yang dianggap memberatkan pengusaha, tak terkecuali pengusaha di sektor mikro kecil menengah, sudah berlangsung bertahun-tahun. Serikat pekerja terus menuntut ada kenaikan insentif bagi mereka, sementara kemampuan produksinya tidak ada kenaikan signifikan.

Oleh karena itu, Budi beranggapan jika diperlukan regulasi yang memberikan titik keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan juga target pemerintah. Hal ini juga demi menjaga kepastian iklim bisnis dan investasi pasca Covid-19 yang belum bisa diprediksi.

"Ini sangat tidak ideal bagi kondisi bisnis kita, apalagi untuk sektor UMKM. Tidak bisa memperlakukan UMKM seperti bisnis besar yang harus terus mengikuti UMK yang juga terus dituntut naik oleh serikat pekerja," ucap Budi.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini