Industri Telekomunikasi Minta Penundaan Pembayaran PNBP

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 01 Mei 2020 19:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 01 20 2207899 industri-telekomunikasi-minta-penundaan-pembayaran-pnbp-tfTe3WInvo.jpg Penundaan PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi mengapresiasi langkah Kementrian Keuangan dalam mengakomodir penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP TEL) dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (USO). Hal tersebut sangat membantu di tengah situasi yang kurang baik dalam mengurangi dampak ekonomi dan menjaga cashflow perusahaan telekomunikasi dari perkembangan wabah Corona atau Covid -19.

“Kemenkeu yang telah merespon dengan baik permintaan kami, tentunya kebijakan tersebut harus didukung juga oleh pimpinan instansi pengelola PNBP dalam hal ini Kemkominfo berupa dikeluarkannya Peraturan Menteri yang mengakomodir penundaan pembayaran tersebut,” ujar Ketua Umum APJATEL Muhammad Arif, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Baca Juga: Alasan Target PNBP Minerba Diturunkan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 29 April 2020 melalui surat No S-332/MK.02/2020 telah menyampaikan persetujuannya atas surat permohonan Asosiasi Telekomunikasi mengenai penundaan waktu pembayaran Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) industri telekomunikasi, di mana Kementarian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengakomodir seluruh permintaan dari industri telekomunikasi sehingga waktu pembayaran PNBP di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dapat dilakukan dengan pengaturan jatuh tempo.

“Mengingat jatuh tempo PNBP adalah tanggal 30 April 2020, para penyelenggara telekomunikasi sampai hari ini masih menunggu keputusan tersebut, karena jika melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda atau bunga sebesar 2%/bulan dari total tagihan PNBP,” tuturnya.

Tentu selain penundaan pembayaran PNBP, dirinya berharap industri telekomunikasi akan termasuk yang mendapat stimulus keringanan pajak pada stimulus ekonomi IV.

“Kami APJATEL barharap industri telekomunikasi juga dapat diperlakukan sama dengan industri lainnya yang sudah mendapat insentif perpajakan seperti yang tertuang dalam PMK No.44 Tahun 2020,” ujarnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini