Sebagian Dana Alokasi Umum Daerah Ditunda oleh Sri Mulyani

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 03 Mei 2020 14:41 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 03 320 2208479 sebagian-dana-alokasi-umum-daerah-ditunda-oleh-sri-mulyani-Ysu9mcwkYw.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kementerian Keuangan yang dikepalai Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi atas realokasi dan refokusing yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi dampak virus Corona. Namun, perlu adanya Pemda melakukan penyesuaian APBD 2020 sesuai pedoman yang ditetapkan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari mengatakan, hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD). Selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

 Baca juga: Soal DAU, Ridwan Kamil Ingin Adanya Keadilan Fiskal

"Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, telah ditetapkan penundaan sebagian penyaluran DAU bulan Mei 2020 untuk beberapa daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020).

 Baca juga: Menteri Bambang Soroti Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Penundaan DAU dikenakan kepada Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020.

berdasarkan kriteria dikenakan kepada:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;

2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:

a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kuranganya 35%;

b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau

c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;

3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini