Soal DAU, Ridwan Kamil Ingin Adanya Keadilan Fiskal

Senin 09 September 2019 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 09 20 2102474 soal-dau-ridwan-kamil-ingin-adanya-keadilan-fiskal-HJP6HYQ15n.jpg Ridwan Kamil (Okezone.com/Okezone)

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil fokus terhadap keadilan fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini menyangkut pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah bukan jumlah penduduk.

Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, sistem tersebut membuat provinsi dengan jumlah kota/kabupaten yang banyak mendapat dana berlimpah. Sementara, pemerintah daerah dengan jumlah kota/kabupaten sedikit mendapat kucuran dana yang juga minim.

 Baca juga: Menteri Bambang Soroti Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Emil berujar, Provinsi Jawa Barat adalah contoh daerah dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas yang harus dikembangkan. Maka, DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah otonom lebih baik berbanding lurus dengan jumlah penduduk.

 Ridwan Kamil

"Pemerintah pusat ini kasih uang berbanding lurus dengan jumlah daerah, kalau daerahnya dikit duitnya dikit, kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal, jumlah penduduknya tidak imbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat," kata Emil di Balai Kota Bogor, Senin (9/9/2019).

 Baca juga: Peran Pemda Tentukan Keakuratan Penyaluran Bantuan Sosial

Salah satu solusi, tambah Emil, adalah pemekaran daerah. Meski begitu, usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar masih dimoratorium oleh pemerintah pusat. Maka gagasan lain yang bisa diupayakan adalah pemekaran desa atau kelurahan.

"Kalau dimekarkan, kan berbanding lurus dengan dana desa, dana kelurahan," tegas Emil.

Emil sendiri mendukung positif Mayor Caucus dalam Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) itu.

Menurut mantan wali kota Bandung ini, ada semangat kolaborasi karena di rapat tersebut para wali kota membahas tantangan, langkah-langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah, hingga berbagai dukungan yang diperlukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

"Intinya kalau Indonesia mau maju, para wali kota harus kompak. Kompaknya apa? Menyamakan yang bagus-bagus di daerahnya. Saya mengusulkan agar forum wali kota ini rutin dua bulan sekali," ujar Emil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini