BI Bakal Beli Rp125 Triliun Surat Utang Pemerintah untuk Tambal Defisit APBN

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 06 Mei 2020 16:18 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 06 320 2210168 bi-bakal-beli-rp125-triliun-surat-utang-pemerintah-untuk-tambal-defisit-apbn-BnpCu9mC3J.jpg Perry Warjiyo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp506,8 triliun hingga akhir tahun dan Rp300 trilun dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah dan Global Bond. Nantinya, anggaran ini diperuntukan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp5,07 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, adapun peran Bank Indonesia sendiri nantinya akan ikut membeli surat utang pemerintah. Namun BI akan tetap mengutamakan pasar terlebih dahulu sebelum pihaknya masuk.

 Baca juga: Tak Capai Target, Pemerintah Bakal Lelang Surat Utang Lagi

"Hitung-hitungan kami, jika Rp856,8 triliun perhitungan kami kayaknya belum perhitungkan gunakan SAL dan global bond. Jika Rp 300 triliun penggunaan SAL dan global bond, maka penerbitan SBN rupiah Rp 506 triliun, dan jika dilelang akhir tahun kurang lebih Rp 28 triliun per lelang dan insyalah sebagian besar bisa diserap pasar investor domestik dan asing," ujarnya dalam rapat virtual dengan komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020).

Nantinya lanjut Perry, dari surat utang Rp 506,8 triliun tersebut, 25% nya akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020, BI memang diizinkan untuk membeli surat utang pemerintah di pasar lelang.

 Baca juga: Lelang SBN Capai Rp16,6 Triliun, Perry Warjiyo: Rp2,3 Triliun dari Bank Indonesia

"Jika diambil maksimum Rp506 triliun, maka 25% sekitar Rp125 triliun ini kemudian kemungkinan BI akan beli SBN di pasar perdana kebutuhan APBN above the line," ucap Perry

Menurut Perry pembelian surat utang negara ini juga sesuai kesepakatan Bank Indonesia dengan Kemendengan Kemenkeu. Adapun pertimbangan maksimal pembelian surat utang Rp 125 triliun tersebut agar yield-nya tidak naik.

"Kami lihat seperti apa. Mekanisme sudah disepekati dengan Kemenkeu untuk above the line dengan jumlahnya agar yield tidak naik. Kita competitive bidder," kata Perry.

(rzy.-)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini