Tanpa PKN STAN, Pendaftaran Seleksi Sekolah Kedinasan Dibuka Awal Juni

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 07 Mei 2020 13:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 07 320 2210549 tanpa-pkn-stan-pendaftaran-seleksi-sekolah-kedinasan-dibuka-awal-juni-ovchuoTT5Y.jpg Sekolah Kedinasan (Foto: Setkab)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) berencana untuk membuka pendaftaran seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Hal tersebut menyusul dikeluarkannya melalui surat nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tanggal 6 Mei 2020.

Dalam surat tersebut, ada beberapa Kementerian dan Lembaga yang akan membuka pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan. Adapun beberapa instansi tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Dengan demikian, hanya tujuh sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran. Sedangkan Kementerian Keuangan menunda pendaftaran sekolah kedinasan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) Tahun 2020.

Baca Juga: Ingin Jadi PNS? Pendaftaran 8 Sekolah Kedinasan Bakal Dibuka

Mengutip dari halaman Setkab, Kamis (7/5/2020), ada empat tahapan dalam pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan. Pertama adalah pengumuman pendaftaran yang akan dilakukan pada 1 Juni 2020.

Selanjutnya pada 8 hingga 23 Juni pendaftaran dibuka lewat protal SSCASN BKN. Kemudian pada Juli akan dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sementara pelaksanaan seleksi lanjutan akan diatur oleh Kementerian dan Lembaga masing-masing.

Baca Juga: Kementerian PANRB Tunda Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2020 Imbas Covid-19

Berdasarkan surat edaran KemenpanRB, urutan pelaksanaan, harus diselenggarkan dengan memperhatikan Pedoman dan atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Jadwal kegiatan tersebut juga dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19 di Indonesia sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut surat tersebut, rencana Kegiatan Perkuliahan diatur oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19 di Indonesia.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Penyiapan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal resmi atau sistem pendaftaran terintegrasi dengan BKN dilengkapi dengan Online Help Desk atau Call Center yang dikelola masing-masing Kementerian/Lembaga;

Selain itu, Kementerian dan Lembaga ini juga harus persiapan teknis pelaksanaan SKD dan koordinasi BNPB dengan BKN. Lalu Kementerian Lembaga ini juga harus melakukan persiapan pelaksanaan seleksi lanjutan yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah kedinasan dan disampaikan kepada BKN

Kementerian Lembagai ini juga harus melakukan persiapan anggaran untuk alokasi proses pendaftaran, seleksi dan perkuliahan dengan menyesuaikan kondisi Covid-19. Kementerian Lembaga juga harus menyampaikan kesiapan proses seleksi kepada Kementerian PANRB dan BKN sebelum pertengahan Mei 2020.

Di akhir surat, Kementerian PANRB bersama BKN akan berkoordinasi dengan BNPB terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.

Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan,ada dua opsi yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menerima taruna baru. Pertama adalah pada Juli, dan yang kedua adalah pada September yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini.

"Ini ide dari kami kita membuat tanggalnya optimis moderat dan pesimis. Optimis pendaftaran di Juni, dan tes di Juli. Pesimis itu September," ucapnya.

Mengenai kuota peserta ini masih dalam komunikasi dengan Kementerian PanRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun dirinya mengusulkan agar diisi oleh calon taruna yang tidak tertampung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

"Alokasi memutuskan menerima jumlah yang dikurangi dari alokasi. Apakah itu kita mengkonversikan beberapa taruna yang belum tertampung di asn ini kita akan komunikasi dengan BKN dan KemenPanRB," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini