Selain itu, Kementerian dan Lembaga ini juga harus persiapan teknis pelaksanaan SKD dan koordinasi BNPB dengan BKN. Lalu Kementerian Lembaga ini juga harus melakukan persiapan pelaksanaan seleksi lanjutan yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah kedinasan dan disampaikan kepada BKN
Kementerian Lembagai ini juga harus melakukan persiapan anggaran untuk alokasi proses pendaftaran, seleksi dan perkuliahan dengan menyesuaikan kondisi Covid-19. Kementerian Lembaga juga harus menyampaikan kesiapan proses seleksi kepada Kementerian PANRB dan BKN sebelum pertengahan Mei 2020.
Di akhir surat, Kementerian PANRB bersama BKN akan berkoordinasi dengan BNPB terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.
Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan,ada dua opsi yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menerima taruna baru. Pertama adalah pada Juli, dan yang kedua adalah pada September yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini.
"Ini ide dari kami kita membuat tanggalnya optimis moderat dan pesimis. Optimis pendaftaran di Juni, dan tes di Juli. Pesimis itu September," ucapnya.
Mengenai kuota peserta ini masih dalam komunikasi dengan Kementerian PanRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun dirinya mengusulkan agar diisi oleh calon taruna yang tidak tertampung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
"Alokasi memutuskan menerima jumlah yang dikurangi dari alokasi. Apakah itu kita mengkonversikan beberapa taruna yang belum tertampung di asn ini kita akan komunikasi dengan BKN dan KemenPanRB," ucapnya.
(Dani Jumadil Akhir)