Panjangnya Alur Bantuan Langsung Tunai Desa, Kapan Diterima Rakyat?

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 08 Mei 2020 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 08 320 2211106 panjangnya-alur-bantuan-langsung-tunai-desa-kapan-diterima-rakyat-WCds8lX3ZN.jpg Penyaluran BLT Desa. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial ketahanan ekonomi untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona. Salah satu program dalam padat karya tunai desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Pecairan dana BLT ini pun membutuhkan waktu supaya bisa diterima masyarakat, karena perlu mendata ulang. Di mana BLT ini diberikan kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan belum diberi satu pun jaring pengaman.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan, untuk mengetahui siapa yang menerima BLT Desa maka dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan oleh relawan desa yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa.

Basis pendataan masing-masing RT didata oleh 3 relawan masing-masing desa. Kenapa 3 orang? karena ini pendataan baru, meskipun merujuk pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tetapi yang didata mereka keluarga miskin akibat mereka yang kehilangan mata pencaharian.

Baca Juga: Mensos Saksikan Penyaluran Sembako untuk 159 Ribu Warga Jakarta Utara

"Pendataan dilakukan 3 orang supaya ada kesepahaman lebih dari 1 orang, bahwa keluarga itu miskin. Kalau sudah disepekati 3 orang pendata, di 3 orang pendata itu adalah warga RT itu pasti sangat paham karakteristik warga di RT itu. Itulah makanya kita meminta pendataan dilakukan 3 orang," jelasnya, dalam telekonferensi, Jumat (8/4/2020).

Setelah pendataan di tingkat RT, kemudian dibawa ke forum Musyarawah Desa Khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi. Tahap ini penting supaya tidak ada pihak yang merasa tidak diajak di dalam membahas dan memutuskan siapa yang berhak menerima BLT desa.

"Usai memutuskan di Musdesus barulah diputuskan Kepala Desa. Ini memberi ruang Kepala Desa supaya tidak menjadi tumpuan kesalahan ketika tidak terjadi pendataan yang kurang akurat," ujarnya.

Dari di tingkat desa selesai, data di bawa ke Kabupaten. Tujuannya sinkronisasi sehingga tidak ada overlaping, karena dibutuhkan keakuratan data. Kecukupan dan kedua ketapan sasaran jadi hal utama.

"Untuk ketercukupan itu salah satu syaratnya adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai ada keluarga yang menerima lebih dari 1 kebijakan. Itulah sejak awal konteks BLT desa mereka belum dapat PKH dan BLT, bahkan tidak overlapping dengan Kartu Pra-Kerja," tuturnya.

Dirinya pun mengharapkan seluruh Kepala Daerah untuk melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor oleh Kepada Desa supaya terjadi percepatan di dalam penyaluran BLT Desa.

"Karena duitnya ada di Desa. Penanggung jawab penyaluran BLT Desa Kades. Tetapi untuk pengesahan dan sinkronisasi data Kepala Daerah. Oleh karena itu saya berharap dengan sangat dukungan Bupati, Wali Kota, supaya data-data yang sudah masuk, sekian puluh ribu masuk segera diselesaikan dan biar desa bisa segera salurkan BLT Desa," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini