Rekomendasi BPK ke Presiden, Agar Utang Pemerintah Tak Menumpuk
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam berutang. Sebab, pengelolaan utang yang buruk justru akan berdampak pada keuangan negara pada masa mendatang.
Auditor Utama II Badan Periksa Keuangan (BPK), Laode Nusriad mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah agar utang bisa dikelola dengan baik. Rekomendasi pertama adalah memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Baca Juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintah
Mengingat beberapa waktu lalu sempat ada kebingungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia mengenai kebijakan pasar Surat Berharga Negara (SBN). Apalagi dalam penanganan Virus Corona, BI dilibatkan di pasar perdana.
"Dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama BI untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan pasar SBN. Apalagi sekarang kita lihat di Perrpu ada BI masuk ke pasar perdana. Sedikit banyak ada mengarah ke situ rekomendasinya," ujarnya dalam telekonferensi daring yang dikutip Selasa (12/5/2020).
Baca Juga: Bulan Ini, Kemenkeu Cairkan Utang Rp22,5 Triliun dari ADB
Rekomendasi kedua adalah penyempurnaan kebijakan khususnya untuk private placement atau penanaman saham secara pribadi. Pemerintah harus memperjelas ukuran yang jelas mengenai hal tersebut.
"Kedua, bagaimana menyempurnakan kebijakan, khususnya private placement. Karena yield-nya tidak bisa diukur. Mungkin perlu ada ukuran yang jelas terkait private placement," jelas Laode.
