Rekomendasi BPK ke Presiden, Agar Utang Pemerintah Tak Menumpuk

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 12 Mei 2020 10:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 12 320 2212706 rekomendasi-bpk-ke-presiden-agar-utang-pemerintah-tak-menumpuk-9bna9Y3yKH.jpg Grafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam berutang. Sebab, pengelolaan utang yang buruk justru akan berdampak pada keuangan negara pada masa mendatang.

Auditor Utama II Badan Periksa Keuangan (BPK), Laode Nusriad mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah agar utang bisa dikelola dengan baik. Rekomendasi pertama adalah memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Baca Juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintah

Mengingat beberapa waktu lalu sempat ada kebingungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia mengenai kebijakan pasar Surat Berharga Negara (SBN). Apalagi dalam penanganan Virus Corona, BI dilibatkan di pasar perdana.

"Dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama BI untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan pasar SBN. Apalagi sekarang kita lihat di Perrpu ada BI masuk ke pasar perdana. Sedikit banyak ada mengarah ke situ rekomendasinya," ujarnya dalam telekonferensi daring yang dikutip Selasa (12/5/2020).

Baca Juga: Bulan Ini, Kemenkeu Cairkan Utang Rp22,5 Triliun dari ADB

Rekomendasi kedua adalah penyempurnaan kebijakan khususnya untuk private placement atau penanaman saham secara pribadi. Pemerintah harus memperjelas ukuran yang jelas mengenai hal tersebut.

"Kedua, bagaimana menyempurnakan kebijakan, khususnya private placement. Karena yield-nya tidak bisa diukur. Mungkin perlu ada ukuran yang jelas terkait private placement," jelas Laode.

Selanjutnya, BPK juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan monitoring terhadap pembayaran utang. Hal ini dilakukan agar tidak ada keterlambatan pembayaran kupon pembayaran utang.

Terakhir, BPK juga merekomendasikan masalah risiko manajemen keuangan negara. Menurutnya, pemerintah harus membuat kerangka yang jelas mengenai pemanfaatan utang.

"Ini sudah harus mulai dibuat kerangkanya, termasuk parameter pemanfaatan utang untuk belanja produktif," kata Laode.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini