"Dilibatkan RT RW , desa dibuat mekanisme yang terbuka dan transparan sehingga semua bisa segera diselesaikan baik itu BLT desa maupun bansos tunai saya rasa itu yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.
Jokowi juga meminta agar program ini diawasi dengan baik agar tidak terjadi praktik korupsi. Oleh karena itu, dalam penyaluran bansos ini bisa melibatkan institusi lain seperti Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Presiden Jokowi: Saya Minta Penyaluran Bansos Semakin Cepat
"Dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi dari KPK PPKP atau dari kejaksaan kita memiliki lembaga lembaga yang mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," jelasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)