JAKARTA - Indonesia salah satu negara yang masih memberikan subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran yang disiapkan setiap tahunnya pun capai ratusan triliun.
Namun masih menjadi pertanyaan klasik, apakah pemberian subsidi ini tepat sasaran? Sebab, beban keuangan negara untuk memikirkan subsidi BBM sangatlah besar .
Menurut data dari Kementerian Keuangan Indonesia, pada 2011 subsidi BBM mencapai Rp165,2 triliun, kemudian pada 2012 meningkat tajam menjadi Rp211,9 triliun. Pada tahun 2013 terjadi sedikit penurunan subsidi menjadi Rp 210 triliun, namun biaya ini meningkat kembali pada 2014 menjadi Rp240 triliun.
Baca Juga: Mendag: Distribusi dan Stok BBM di Jabar Aman
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finanance (Indef) Uchok Pulungan, Indonesia harus belajar dari pengalaman nyata dialami Venezuela. Di mana pada 2000-2013, Venezuela memberi subsidi BBM di sana menjadikan harga bensin begitu murah, dengan besaran mencapai 1 sen USD per liter atau sekitar Rp140 per liter. Harga bensin ini bahkan jauh lebih murah daripada air mineral karena ada bantuan subsidi pemerintah untuk BBM.
Namun tragisnya, kenikmatan subsidi itu dibayar sangat mahal ketika Venezuela dilanda krisis ekonomi sejak 2014. Kondisi Venezuela berubah 180 derajat.
Baca Juga: Sudah Turunkan 2 Kali, Menteri ESDM: Harga BBM RI Salah Satu Termurah di ASEAN
Tentu ini menjadi warning bagi Indonesia. Besarnya subsidi yang tidak tepat tepat sasaran dapat menimbulkan jebakan yang berbahaya seperti yang dialami Venezuela.
“Pengalaman pahit Venezuela telah memberikan pelajaran bahwa kebijakan populis yang memanjakan warga dengan aneka subsidi terbukti tidak produktif dan bisa menjerumuskan negara dalam krisis ekonomi,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2020).
Menurutnya, di tengah pandemi virus corona saat ini, lebih penting mendorong daya beli masyarakat supaya ekonomi lebih berputar dan konsumsi rumah tangga tidak anjlok. Caranya, menekan inflasi pangan lewat operasi pasar di daerah, juga memastikan THR terhadap para pekerja dibayarkan.
