Fakta Stimulus Lanjutan Perbankan Guna Memberi Ruang Likuiditas

Wilda Fajriah, Jurnalis · Senin 01 Juni 2020 07:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 31 320 2222528 fakta-stimulus-lanjutan-perbankan-guna-memberi-ruang-likuiditas-ayvhhy5enQ.jpg Perbankan (Reuters)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan. Hal ini untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari wabah virus Corona atau Covid-19.

Kebijakan ini dibuat untuk lebih memberikan ruang likuditas dan permodalan perbankan. Sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid–19.

 Baca juga: Masuki Era New Normal, OJK Keluarkan Paket Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil.

Oleh sebab itu, Jakarta, Senin (1/6/2020), berikut fakta-fakta mengenai stimulus lanjutan perbankan:

1. Kebijakan untuk Memberikan Ruang Likuditas dan Permodalan Perbankan

Kebijakan ini dibuat untuk lebih memberikan ruang likuditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid–19.

2. Kebijakan relaksasi untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah

 

Kebijakan ini dibagi tiga, yaitu:

a. Pelaporan/perlakuan/governance atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid–19),

b. Penyesuaian implementasi beberapa ketentuan perbankan selama periode relaksasi

c. Penundaan Implementasi Basel III Reforms

3. Kebijakan Relaksasi untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kebijakan relaksasi untuk BPR/BPRS dibagi akan 4, yaitu:

a. BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.

b. Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30% dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

c. Perhitungan AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

d. BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini