Gap Stimulus Ekonomi Indonesia, Dibandingkan Singapura hingga Amerika
JAKARTA - Stimulus yang diberikan pemerintah dinilai masih relatif rendah. Baik itu untuk penanganan covid-19 maupun untuk program pemulihan ekonomi nasioanal (PEN).
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, anggaran untuk penanganan covid-19 Indonesia dibandingkan negara lain masih relatif jauh. Berdasarkan data yang dihimpun stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah saat pandemi covid-19 adalah sebesar Rp436,1 triliun.
Baca juga: Dampak Covid-19, Menko Luhut: Ekonomi Suatu Negara Bisa Pulih Dalam 5 Tahun
Angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan Singapura maupun Jerman yang mana masing-masing sebesar Rp688,85 triliun dan Rp13,125 triliun. Sementara, jika perbandingan dengan Jepang dan Amerika Serikat sangat jauh di mana anggaran untuk covid-19 dari kedua negara tersebut yakni Rp16.308 triliun dan Rp32.800 triliun.
"Salah satu dasar, stimulus kita masih relatif kecil," ujarnya dalam acara live IDX Channel di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Baca juga: Soal Pilihan Kesehatan atau Ekonomi, Sri Mulyani: Jaga Keseimbangan Keduanya
Menurut Bhima, tak hanya dari sisi nilai, secara efektivitas pun dinilai masih kurang. Sebab, seharusnya stimulus ini diperuntukan untuk padat karya justru malah digunakan untuk menyuntik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Alih alih menyuntik industri padat karya, justru untuk menyuntik BUMN, ini pilihan stimulus yang tidak tepat," jelasnya.
Hal ini pula yang membuat sektor swasta banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya. Sebab stimulus yang diberikan pemerintah tidak menjangkau industri yang terdampak.
Berdasarkan data yang dihimpun, sudah ada 2,084 juta pekerja yang terkena PHK. Dari total anggaran tersebut, ada 8 sektor yang paling terdampak.
Pertama adalah layanan akomodiasi, kemudian ada industri makanan, kemudian manufaktur, lalu ada industri ritel. Tak hanya itu, ada juga kegiatan bisnis, kemudian industri administratif, lalu, reparasi kendaraan dan terakhir properti.
"Banyak sektor swasta yang PHK, Adanya stimulus dan ketidkapastian pemerintah. Perminaat turun, kesulitan bahan baku seperti pakaian jadi, sehingga dia lebih baik melakukan efesiensi," jelasnya.
(Fakhri Rezy)
