Stafsus Erick Thohir: Wajar BUMN Disuntik Rp104,3 Triliun

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 09 Juni 2020 12:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 09 320 2226796 stafsus-erick-thohir-wajar-bumn-disuntik-rp104-3-triliun-z3191ScjcQ.jpg BUMN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga kembali buka suara terkait suntikan modal yang akan dilakukan pemerintah kepada perusahaan pelat merah. Mengingat, insentif yang diberikan pemerintah sebesar Rp104,38 triliun ini mendapatkan reaksi yang beragam dari beberapa pihak.

Menurut Arya, insentif yang diberikan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar. Tujuannya adalah agar perusahaan plat merah bisa kembali beroperasi dan menjalankan bisnisnya dengan normal.

Baca Juga: BUMN Terdampak Corona Disuntik Rp104,3 Triliun, Ada yang Bentuknya Utang 

Lagi pula lanjut Arya, tidak semua insentif yang digelontorkan kepada BUMN merupakan bantuan. Ada beberapa yang merupakan dana talangan yang mana akan dikembalikan ketika perusahaan BUMN tersebut bisnisnya sudah kembali normal.

Selain itu insentif yang dibayarkan pemerintah juga ada yang merupakan dana kompensasi. Dana kompensasi merupakan utang pemerintah kepada perusahaan BUMN seperti kepada PT Pertamina dan PT PLN (Persero).

"BUMN kan punya piutang ke pemerintah itu yang mereka kejar betul. Kalau ditanya wajar dibayar? Ya anda punya utang ya wajih dibayar. Piutang wajib ditagih orang yang dihutang," ujarnya dalam live IDX Channel, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga: Suntikan Modal ke BUMN, Bisakah Ekonomi RI Kembali Pulih? 

Apalagi lanjut Arya, saat ini perusahaan BUMN sedang berdarah-darah untuk bisa bertahan dari covid-19. Sehingga menurutnya wajar jika perusahaan plat merah ini mengejar piutang untuk menstabilkan keuangan perusahaan.

"Ketika iklim bisnis kita enggak baik biasa perusahaan mengejar piutang mereka," ucapnya.

Khususnya lanjut Arya, bagi perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada publik. Misalnya PT Pertamina (Persero) yang tidak menaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk solar dan premium karena pemerintah melakukan subsidi.

Kemudian contoh lainnya adalah PT PLN (Persero) yang juga butuh kompensasi. Apalagi pada Covid-19 ini, PLN menggratiskan listrik pelanggan 450 Va selama tiga bulan dan memberi diskon 50% kepada pelanggan listrik 900 Va subsidi.

"Bukan soal percepatan tapi komitmen tahun lalu di APBN 2020 enggak ada tapi karena corona jadi ada. Khususnya perusahaan yang memberi subsidi kepada publik. Wajar aja dia butuh cashflow juga," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini