Ulang Tahun Jakarta, Kisah 'Uang Rokok' yang Bangkrutkan VOC

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 22 Juni 2020 06:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 21 320 2233949 ulang-tahun-jakarta-kisah-uang-rokok-yang-bangkrutkan-voc-c8RYInTA3y.jpg Jakarta (Okezone)

JAKARTA – Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC pada abad ke-17 dan 18 diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah Batavia, yang kini bernama Jakarta. Keputusan itu berdasarkan hasil kesepakatan dari Parlemen Belanda pada tahun 1602.

Mengutip dari buku Robinhood Betawi karya Alwi Shahab, Senin (22/6/2020), VOC memegang kendali Pelabuhan Sunda Kelapa. Kompeni mengawasi kapal-kapal yang masuk pelabuhan. Dulu, melalui pintu gerbang ini, kapal yang melewatinya harus memberi ‘uang rokok’ atau pungli. Ini menandakan korupsi tidak pernah absen dari Jakarta.

 Baca juga: Ketua OJK Blakblakan Cara Cepat Pulihkan Ekonomi

Balai Kota, yang kini menjadi museum sejarah DKI Jakarta, menjadi saksi bisu akan kekuasaan VOC atau kompeni selama dua abad, sebelum 31 Mei dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi. VOC dianyatakan bangkrut akibat utang-utangnya yang menumpuk.

Saat dibubarkan pada 1811, setelah masa transisi 12 tahun, imperium yang pada awalnya memonopoli perdagangan dan distribusi rempah-rempah ini meninggalkan utang 140 juta gulden. Padahal, kata Dr Mona Lahonda, sejarawan yang juga dosen luar biasa sejarah pada Fakultas Sastra UI, kurs gulden saat itu lebih tinggi dari dolar. “Dolar belum punya arti apa-apa ketika itu,” kata Mona.

Bangkrutnya kongsi dagang ini tidak diperkirakan sebelumnya, mengingat ketika itu VOC bukan hanya menguasai perdagangan di nusantara, tapi juga jauh ke mancanegara. Dengan ratusan armadanya, imperium ini telah menjelajah dan memiliki pos-pos di Afrika Selatan, Jepang, Taiwan, Srilangka. Bahkan, sampai ke Selat Hormus, Malaka dan Filipina.

 Baca juga: Sri Mulyani Sebut Indonesia Beruntung Ekonomi Belum Resesi

Ridwan Saidi, yang banyak menulis tentang sejarah Jakarta dan juga para sejarawan Barat dan Belanda, menyatakan bangkrutnya VOC akibat korupsi besar-besaran mulai dari gubernur jenderal hingga aparat bawahannya.

Merasa datang dari tempat yang jauh dan hidup dalam pembuangan ke kota yang berat macam Batavia, sebagai kompensasinya mereka menjalani kehidupan yang sangat mewah. Tapi, karena gaji tidak mencukupi korupsi dan kolusi merupakan salah satu cara yang mereka tempuh.

Bayangkan, waktu itu untuk pergi ke luar rumah saja, seorang nyonya Belanda harus diiringi lima orang budak belian. Ada yang khusus untuk memayungi, membawa tempat sirih, tempolong dan tempat ludah, serta penggotong tandu. Budak-budak itu didatangkan dari Kepulauan Andaman, Malabar, Malaka, dan Goa dengan biaya yang sangat mahal.

Masyarakat elite Belanda ketika itu juga membangun vila-vila mewah di luar kota seperti Ancol dan sekitar Gajah Mada dan Hayam Wuruk untuk tempat week end. Jumlahnya mencapai puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan kamar, karena juga menjadi tempat menginap para budak belian.

Banyaknya budak yang dimiliki menjadi simbol kemakmuran seorang pejabat VOC. Mereka juga memelihara pemain-pemain orkes sendiri untuk mengiringi pesta-pesta yang sangat mewah.

 Baca juga: Menko Airlangga: Krisis Akibat Covid-19 Tidak Akan Selesai Tahun Ini

Willard A Hanna, penulis Amerika dalam buku Hikayat Jakarta, menyebutkan bagi masyarakat Eropa kegiatan yang paling hidup saat itu ialah persaingan dalam segi memperagakan kekayaan. Kesempatan utama untuk peragaan kemewahan yang sering diperoleh dengan tidak halal adalah dengan cara mondar-mandir setiap hari di beberapa jalan terpilih. Atau, waktu angin malam mulai berembus dan pada hari Minggu dalam kesempatan ke gereja.

Bukan hanya korupsi, pelanggaran yang nyata-nyata dilakukan oleh hampir semua pejabat VOC, tapi juga monopolo semua hasil bumi di Tanah Air. Hasil bumi itu mereka peroleh dengan mengharuskan penduduk melakukan kerja paksa, dan keharusan menyerahkan sebagian hasil panen yang sangat merugikan rakyat.

Jenderal Coen, pendiri Kota Batavia, yang pada masa kolonial patungnya pernah diabadikan di Lapangan Banteng, setidaknya bisa dituding sebagai orang yang mencontohkan mentalitas demikian para pejabat bawahannya.

 Baca juga: Covid-19 Bikin Situasi Tak Normal, Ekonomi RI Diprediksi Minus 3% di Kuartal II-2020

Sebagai orang nomor satu di VOC, Coen diduga berkolusi dengan Souw Beng Koen, seorang China kaya raya yang oleh Belanda disebut Bengkong. Bengkong yang merupakan kawan akrabnya sejak di Banten, oleh Coen diboyong ke Jakarta. Dan, konglomerat China ini menguasai perniagaan, perusahaan perkapalan, kontruksi dan perkebunan gula.

Perilaku Coen itu diikuti pula oleh gubernur jenderal pengganti-penggantinya. Mereka itu hidup dalam suasana kemegahan yang sama denga seorang raja. Contohnya, Cornelis Chastelein, seorang anggota Dewan Hindia (1693). Ia memiliki ratusan budak dari berbagai tempat di Tanah Air.

Tak hanya itu, ia juga memiliki tanah yang sangat luas di sekitar Harmoni dan Jalan Ir Juanda sampai ke Masjid Istiqlal. Lalu, ribuan hektare di Depok, Lenteng Agung dan sekitar Ciganjur. Di Depok, masih terdapat beberapa keturunan budak yang pernah bekerja pada Cornelis Chastelein.

Sementara itu, Justinus Vinck (1733) memiliki tanah dari Tanah Abang hingga ke kawasan Senen, dan membangun dua pasar di sini yang sampai sekarang masih berdiri. Bahkan, padan masa Gubernur Jenderal Daendels, menjelang VOC dibubarkan, ia membuka perkebunan kopi di Bogor.

Baca juga:  Rp607,7 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi, Bagaimana Realisasinya?

Sewaktu meninggalkan Hindia Belanda, Daendels membawa pulang kekayaan yang sangat banyak untuk pribadinya. Di antaranya, dengan menjual Istana Bogor seharga 553.000 gulden. Tentu saja ini hanya merupakan contoh kecil dari pengumpulan kekayaan, yang hampir dapat dikatakan tidak halal.

Melihat kesewenang-wenangan dari bangsanya sendiri, seorang Asisten Residen di Lebak, Banten, Douwes Dekker menulis buku berjudul Max Havelar. Ia menggugat sistem tanam paksa, monopoli, dan korupsi para pejabat Belanda serta penguasa pribumi yang mengeksploitasi rakyat secara kejam dan semena-mena. Sejumlah penulis Belanda pada waktu yang sama juga menggugat keadaan tersebut.

Setelah VOC dibubarkan, administrasi pemerintahan Hindia Belanda memang lebih baik. Apalagi pada 1865, modal swasta dari Eropa mulai datang ke Jakarta. Tetapi, seperti dikatatakan oleh Willard AS Hanna, “VOC tetap membayangi Hindia Belanda sampai ke abad ke-19.” Sedangkan Mona menunjuk banyaknya perusahan yang bangkrut ketika itu. Karenanya, pada 1901 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU kebangkrutan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini