JAKARTA - Sistem keuangan negara diminta untuk ditinjau ulang. Hal ini dikarenakan banyak program pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron, sehingga keuangan negara tidak efektif.
Berdasarkan temuan BPK sering muncul banyak Kementerian dan Lembaga yang meminta anggaran yang dipakai hasilkan barang dan nanti diserahkan ke masyarakat atau Pemda. Namun kemudian Pemda justru tidak mau terima karena tidak ada biaya pemeliharaan dan sebagainya.
"Nah ini sering muncul. Misal suatu kementerian bangun suatu infrastruktur, sudah jadi mau diserahkan ke Pemda, dibilang 'oh saya tidak butuh infrastrukktur ini'. Itu kan program pusat, nah ini timbulkan suatu persoalan," tutur Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, karena sinkronisasi program yang tidak sama justru jadi persoalan. BPK mendapati bahwa belanja kepada masyarakat ternyata tidak sesuai dan tidak sinkron yang dibutuhkan masyarakat atau Pemda.
Baca selengkapnya: Bikin Kesal Sri Mulyani, Pemda Kerap Tolak Infrastruktur yang Dibangun
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.