7 Maskapai Bukan Kartel Tiket Pesawat, Ini Penjelasan KPPU

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 25 Juni 2020 14:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 25 320 2236206 7-maskapai-bukan-kartel-tiket-pesawat-ini-penjelasan-kppu-cvhdx4isRR.jpg KPPU Sebut 7 Maskapai Langgar Aturan Tiket Pesawat. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa tujuh maskapai lokal telah melanggar penetapan harga tiket pesawat. Ketujuh maskapai, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Maskapai-maskapai ini hanya terjerat pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1999 soal persaingan usaha, mereka dinilai telah melakukan perjanjian yang berujung pada tingginya harga tiket pesawat. Padahal sebelumnya KPPU juga diselidiki tentang kemungkinan pelanggaran pada pasal 11.

Baca Juga: Divonis Bersalah Gara-Gara Tiket Mahal, Ini Reaksi Lion Air

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih menjelaskan majelis komisi menilai bahwa concerted action sebagai bentuk meeting of minds di antara para terlapor, tidak memenuhi unsur perjanjian di Pasal 11. Hal ini mengingat bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010, unsur perjanjian di pasal tersebut membutuhkan berbagai hal seperti adanya konspirasi di antara beberapa pelaku usah, keterlibatan para senior eksekutif perusahaan yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.

Kemudian penggunaan asosiasi untuk menutupi kegiatan, price fixing atau penetapan harga dengan cara alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Selanjutnya adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian, adanya distribusi informasi kepada seluruh pelaku usaha terlibat atau adanya mekanisme kompensasi dari pelaku usaha yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya.

Baca Juga: 7 Maskapai Langgar Aturan Harga Tiket Pesawat

"Majelis tidak sah meyakinkan (bahwa maskapai melanggar) pasal 11," ujarnya dalam live IDX Channel, Kamis (25/6/2020).

Artinya, tidak ada kartel tiket pesawat yang dilakukan oleh ketujuh maskapai tersebut. Adapun isi dari Pasal 11 yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sementara itu, maskapai hanya melanggar pasal 5 yakni tentang penetapan harga. Maskapai dianggap menetapkan harga tiket pesawat yang tinggi dan diatas batas harga normal yang bisa membuat persaingan usaha di industri penerbangan tidak sehat.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini