Waduh, Total Utang Pemerintah ke Pertamina Tembus Rp96,5 Triliun

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 29 Juni 2020 13:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 29 320 2238116 waduh-total-utang-pemerintah-ke-pertamina-tembus-rp96-5-triliun-GQaFFUIW21.jpg Utang Pemerintah di Pertamina (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengklaim utang pemerintah hingga 2019 mencapai Rp96,5 triliun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan utang kompensasi atas selesih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 lalu.

Direktur Utama Pertamina (persero) Nicke Widyawati mengatakan, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun. Pada 2018, jumlah utang kompensasi selesih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun.

Baca Juga: Gara-Gara Coca-Cola, Kekayaan Bos Facebook Lenyap Rp102,57 Triliun 

Kemudian, sebesar Rp30,86 triliun di 2019 lalu. Dengan demikian, jika ditotal maka utang pemerintah mencapai Rp96,5 triliun.

"Jadi totalnya sebetulnya utang pemerintah kepada Pertamina itu adalah Rp96,5 triliun," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI, Senin (29/6/2020).

Menurut Nicke, utang pemerintah kepada Pertamina akan dibayarkan pada tahun ini. Namun jumlah yang dibayarkan pada tahun ini baru sebesar Rp45 triliun saja.

Menurut Nicke, pembayaran utang ini untuk memenuhi kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun. Sementara untuk tahun depan, sisa utang pemerintah yang akan dibayarkan sebesar Rp51,53 triliun.

"Dengan pencairan di tahun ini sebesar Rp45 triliun maka masih ada selisih sebesar Rp51,53 triliun yang rencananaya akan dibayarkan di tahun depan dan tahun depannya lagi," ucapnya.

Baca Juga: Rincian Utang Pemerintah Rp48 Triliun di PLN, Kapan Dibayar? 

Menurut Nicke, jumlah utang pemerintah ini tinggal menunggu pencairannya. Sebab, jumlah utang pemerintah kepada perusahaan plat merah itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, penyaluran volumenya pun sudah diaduit. Adapun yang bertugas untuk mengaudit volume penyaluran solar, biosolar, dan premium adalah Kementerian ESDM.

"Alokasi anggaran untuk pembayarannya pun sudah masuk juga di Kementerian Keuangan," kata Nicke.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini