Seberapa Greget Pemerintah Pungut Pajak Netflix Cs?

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 02 Juli 2020 16:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 02 20 2240143 seberapa-greget-pemerintah-pungut-pajak-netflix-cs-e3UtIXDngL.jpg Pajak (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk digital dari dalam maupun luar negeri sebesar 10%. Namun langkah tersebut mendapat tentangan dari Amerika Serikat yang merupakan negara basis dari perusahaan digital seperi Netflix.

Lantas seberapa kuat dan beranikah pemerintah untuk tetap menarik pajak pada perusahaan digital di luar negeri?

 Baca juga: Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?

Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation (CITA) Ruben Hutabarat mengatakan seharusnya pemerintah sudah memiliki kewenangan kuat untuk menarik pajak PPN. Terutama pada perusahaan digital yang memiliki basis di luar negeri.

Mengingat, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dua peraturan langsung untuk memperkuat posisi pemerintah. Misalnya saja aturan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan pemerintah lebih dahulu.

 Baca juga: Menghitung 'Harta Karun' dari Pajak Digital

"Jadi pengenaan PPN atas produk digital disamping berwujud dan jasa tidak berwujud kan diterapkan setelah diterbitkannya Perppu 1 tahun 2020 yang telah diundangkan dengan UU nomor 2 tahun 2020," ujarnya dalam acara Market Review, Kamis (2/7/2020).

Menurut Ruben, dengan adannya UU ini perusahaan di luar negeri termasuk digital ini bisa dipungut PPN oleh pemerintah. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki basis kantor di dalam negeri.

Menurut Ruben, tanpa adanya Perppu tersebut, pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk memungut pajak PPN kepada Netflix Cs. Sebab perusahaan digital tersebut tidak memiliki kantor yang ada di Indonesia.

 Baca juga: Kamu Harus Tahu, Siapapun Beli Produk Digital Kena Pajak 10%

Hal ini juga semakin diperkuat dengan aturan turunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

"Maka pemerintah menerbitkan Perppu 1 yang antara lain mengenai memberikan otoritas kepada pemerintah menjadi mampu menetapkan entitas di luar negeri ini sebagai pemungut PPN," jelasnya.

Lagi pula lanjut Ruben, yang dikenakan pajak atau yang berkewajiban membayar adalah konsumen yang merupakan dari dalam negeri. Sedangkan perusahaan digital hanya berkewajiban untuk mengumpulkan saja.

"Iya , yang menanggung beban pajak ini pada akhirnya konsumen. Tapi kalau hanya mengandalkan UU PPN entitas luar negeri ini tidak bisa ditunjuk sebagai pemungut. Makanya pemerintah mengatur ini kedalam Perppu," kata Ruben.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini