Fakta Larangan Kantong Plastik di DKI Jakarta, Ancaman Denda Rp25 Juta

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 05 Juli 2020 08:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 04 320 2241282 fakta-larangan-kantong-plastik-di-dki-jakarta-ancaman-denda-rp25-juta-d81ROXaCtV.jpg Larangan Plastik (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pelarangan penggunaan kantong berbahan plastik mulai 1 Juli 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, Pergub itu mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

“Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di tempat-tempat tersebut,” kata Andono dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Restoran Siap Saji Tidak Siapkan Kantong Plastik tapi...

Berikut adalah fakta mengenai larangan kantong plastic yang dirangkum Okezone:

1.Mal Wajib Sediakan Kantong Ramah Lingkungan

Pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat harus mewajibkan seluruh pelaku usaha atau tenant di tempat yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) dan melarang kantong belanja plastik sekali pakai.

Pengelola wajib memberitahukan aturan itu kepada seluruh pelaku usaha di pusat perbelanjaan atau pasar rakyat yang dikelolanya. Kemudian, pelaku usaha di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat dilarang menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai.

“Pelaku usaha atau tenant harus menyediakan kantong belanja ramah lingkungan secara tidak gratis,” kata Andono.

Baca Juga: Tok! Kantong Plastik Resmi Dilarang di Jakarta, Ternyata Ini 4 Bahayanya

2. Denda Rp25 Juta

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam melaksanakan sanksi tersebut. Di antaranya adalah memberikan sanksi teguran tertulis hingga tiga kali sebelum menerapkan aturan sanksi uang paksa kepada pihak pengelola.

"Jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 x 24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap : Rp.5.000.000-Rp.25.000.000," ujarnya Andono.

3. Pencabutan Izin Usaha

Andono menjelaskan pihaknya juga akan memberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha kepada pengelola bila mereka tak menjalankan sanksi uang paksa selama lima pekan. Pelaksanaanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan persetujuan gubernur atas usulan Dinas Lingkungan Hidup.

"Jika tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin," kata Andono.

4. Kantong dari Kertas

Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan, pihaknya akan memberikan pengawasan terhadap para tenant dan memberikan teguran jika ada pelaku usaha yang masih melanggar.

"Umumnya sebagian besar tenant di pusat belanja menengah ke atas sudah menggunakan berbagai kantong belanja dari kertas maupun dari jenis tas dari bahan daur ulang serta menggunakan kantong belanja berulang, jadi tidak memakai tas kresek," kata Ellen.

5. Pedagang Kantong Banting Setir

Salah satu pedagang di Pasar Jaya Kedoa Area 5 bernama Ayen mengatakan, akan tetap menjual produk plastik tersebut kalau memang pabrik masih tetap memproduksi.

"Tapi saya bakal banting setir, ganti haluan mungkin jadi ke sembako, tapi tetap jadi pedagang.” kata Ayen saat ditemui Okezone, Rabu (1/7/2020).

Dampak dari adanya peraturan tidak diperbolehkan adanya penggunaan kantong plastik ini menurut beberapa pedagang sangat berpengaruh, banyak konsumen yang enggan membeli banyak produk daripada biasanya diakibatkan belum mempunyai tempat atau wadah selain plastik untuk membawa sejumlah barang belanjaan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini