Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Erick Thohir: Itu Sejak Lama dan Lumrah
"Seperti di Pertamina juga, ada perwakilan Kementerian Keuangan karena terutama Pertamina dan PLN sendiri sangat besar sekali yang namanya subsisi, jadi ini bagian dari pengawasan juga. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah," ujarnya.
Sementara itu, Erick membantah adanya kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan bila perkara rangkap jabatan dibiarkan. Menurut dia, hal itu bisa diatasi pihaknya. Pasalnya, ada penerapan check and balance yang dia terapkan. Di mana dalam penerapan itu baik dirut atau pun komisaris ikut diawasi pihaknya.
Baca Juga: Bahas Korupsi Garuda di KPK, Erick Thohir: Mau Tidak Mau Harus Diperbaiki
Bahkan, Erick mengklaim dengan adanya langkah reformasi birokrasi, justru membawa Kementerian BUMN dan perusahan pelat merah ke arah yang lebih baik lagi.
"Biasanya saya melakukan check and balance dengan melakukan rapat dengan dirut secara terpisah, dalam arti komisaris lain gak ikut, dan ini juga bagian juga dari dirut diawasi. Alhamdulillah kita lihat reformasi yang ada selama ini, sekarang di PLN sangat berjalan. Misalnya PLN punya Direktur Marketing, kan selama ini PLN itu monopoli, sekarang PLN sudah jualan listrik," ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)
