Share

Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Erick Thohir: Itu Sejak Lama dan Lumrah

Suparjo Ramalan, iNews · Minggu 12 Juli 2020 15:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 12 320 2245161 komisaris-bumn-rangkap-jabatan-erick-thohir-itu-sejak-lama-dan-lumrah-0eeyMYaafN.jpg Erick Thohir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara perihal catatan Ombudsman RI mengenai adanya rangkap jabatan sejumlah komisaris BUMN. Tercatat terdapat 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang rangkap jabatan.

Menurut Erick, perkara rangkap jabatan di BUMN dan anak perusahaannya sudah terjadi sejak lama. Namun begitu, dia mengatakan perkara rangkap jabatan bukanlah masalah serius. Bahkan, hal itu bagian dari sinergitas Kementerian BUMN dengan kementerian lainnya.

"Hal yang kita lihat kenapa banyak rangkap jabatan di BUMN, karena suka tidak suka banyak BUMN perlu juga sinergitas juga dengan kementerian lain," ucap Erick dikutip dari akun Instagramnya @erickthohir, Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Baca Juga:Ā Banyak Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan, Ini 3 Usulan OmbudsmanĀ 

Erick mencontohkan perihal kerja sama yang dia maksud. Seperti, di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindoo. Kata Erick, Pelindo itu mengelolah pelabuhan, tetapi banyak pelabuhan yang lain juga dimiliki oleh pemerintah langsung. Bahkan, tarif pengembangan pelabuhan juga diperlukan izin, hal seperti itu justru dianggap lumrah.

"Seperti di Pertamina juga, ada perwakilan Kementerian Keuangan karena terutama Pertamina dan PLN sendiri sangat besar sekali yang namanya subsisi, jadi ini bagian dari pengawasan juga. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah," ujarnya.

Sementara itu, Erick membantah adanya kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan bila perkara rangkap jabatan dibiarkan. Menurut dia, hal itu bisa diatasi pihaknya. Pasalnya, ada penerapan check and balance yang dia terapkan. Di mana dalam penerapan itu baik dirut atau pun komisaris ikut diawasi pihaknya.

Baca Juga:Ā Bahas Korupsi Garuda di KPK, Erick Thohir: Mau Tidak Mau Harus DiperbaikiĀ 

Bahkan, Erick mengklaim dengan adanya langkah reformasi birokrasi, justru membawa Kementerian BUMN dan perusahan pelat merah ke arah yang lebih baik lagi.

"Biasanya saya melakukan check and balance dengan melakukan rapat dengan dirut secara terpisah, dalam arti komisaris lain gak ikut, dan ini juga bagian juga dari dirut diawasi. Alhamdulillah kita lihat reformasi yang ada selama ini, sekarang di PLN sangat berjalan. Misalnya PLN punya Direktur Marketing, kan selama ini PLN itu monopoli, sekarang PLN sudah jualan listrik," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini