Banyak Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan, Ini 3 Usulan Ombudsman

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 06 Juli 2020 13:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 06 320 2241838 banyak-komisaris-bumn-yang-rangkap-jabatan-ini-3-usulan-ombudsman-b8gqvkcR6o.jpg Kementerian BUMN. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait pemilihan Komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan ini agar tidak ada lagi pejabat pemerintahan yang rangkap jabatan di induk atau anak cucu perusahaan BUMN.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur batasan-batasan dalam penetapan Komisaris di tubuh BUMN. Sebab, jika melihat aturan Undang-Undang baik TNI maupun Polri aktif dilarang untuk rangkap jabatan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perubahan Undang-Undang jika memang masih memaksa bahwa pejabat pemerintahan boleh mengisi Komisaris di BUMN. Namun jika mengubah Undang-undang, memerlukan waktu yang cukup lama karena harus ada mekanisme yang dilalui.

Baca Juga: Komisaris BUMN Bertabur Petinggi TNI-Polri, Ombudsman Beberkan Larangannya di UU 

"Misalnya untuk TNI Polri prioritaskan dulu yang sudah tidak aktif. Dan kalaupun masih aktif harus ditempatkan di BUMN yang mana yang relevan. Jadi jangan semua BUMN ditempatkan begitu saja. Sesuai dengan kompetensinya," ujarnya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (6/7/2020).

Lalu yang kedua adalah, pemerintah harus melakukan pengecekan pada kompetensi masing-masing individu atau pejabat yang akan dipilih sebagai Komisaris di Perusahaan plat merah. Menurutnya, kompetensi individu yang akan dipilih ini harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang serta kebutuhan perusahaan.

"Kedua kemudian cek kompetensinya jangan sampai ada misalnya salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan merangkap komisaris di Pegadaian itu kan enggak nyambung ya menurut saya lebih kepada memberikan tempat saja," jelasnya.

Oleh karena itu, dalam pengecekan kompetensi ini sangat penting adanya fit and proper tes. Proses seleksi ini juga nantinya harus melibatkan beberapa lembaga terakit.

Baca Juga: Rangkap Jabatan, Ombudsman Sebut Fungsi Komisaris BUMN Jadi Lemah

Sebagai salah satu contohnya adalah dalam memilih Komisaris di Perbankan plat merah. Maka pemerintah perlu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perbankan.

"Kemudian dalam rekrutmen kami juga melihat ada proses untuk BUMN tertentu oke dia Ada fit and proper dulu misalnya perbankan oleh OJK kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN," kata Alamsyah.

Dan yang terakhir lanjut Alamsyah, perlu ada evaluasi secara berkala oleh Kementerian BUMN kepada posisi Komisaris perusahaan milik negara ini. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Komisaris selama dia menjabat karena berkaitan pada kinerja BUMN ke depan.

"Terakhir kami melihat dalam rekrutmen itu tidak ada evaluasi berkali atas kinerja dari komisaris yang sudah ditetapkan itu kan juga harus dilakukan. Sehingga demikian dalam proses rekrutmen sistem itu harus kita perbaiki satu persatu sehingga lebih proper," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini