Banyak Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan, Ini 3 Usulan Ombudsman
Lalu yang kedua adalah, pemerintah harus melakukan pengecekan pada kompetensi masing-masing individu atau pejabat yang akan dipilih sebagai Komisaris di Perusahaan plat merah. Menurutnya, kompetensi individu yang akan dipilih ini harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang serta kebutuhan perusahaan.
"Kedua kemudian cek kompetensinya jangan sampai ada misalnya salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan merangkap komisaris di Pegadaian itu kan enggak nyambung ya menurut saya lebih kepada memberikan tempat saja," jelasnya.
Oleh karena itu, dalam pengecekan kompetensi ini sangat penting adanya fit and proper tes. Proses seleksi ini juga nantinya harus melibatkan beberapa lembaga terakit.
Baca Juga: Rangkap Jabatan, Ombudsman Sebut Fungsi Komisaris BUMN Jadi Lemah
Sebagai salah satu contohnya adalah dalam memilih Komisaris di Perbankan plat merah. Maka pemerintah perlu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perbankan.
