Bahas Korupsi Garuda di KPK, Erick Thohir: Mau Tidak Mau Harus Diperbaiki

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 12 Juli 2020 14:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 12 320 2245124 bahas-korupsi-garuda-di-kpk-erick-thohir-mau-tidak-mau-harus-diperbaiki-OsCgY0Fpmp.jpg Erick Thohir (Foto: Dok BUMN)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya buka suara saat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 8 Juli 2020 lewat pintu belakang.

Kedatangan Erick juga terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Erick menjelaskan, kedatangan dirinya di KPK bukan hanya sekali saja, bahkan sudah dua kali ke KPK. Kedatangan Erick yang pertama sebagai Menteri BUMN pun terkait kasus korupsi di Garuda Indonesia.

"Sebenarnya begini, saya ke KPK itu sudah dua kali karena mengenai kasus Garuda, karena Garuda sendiri dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau itu harus diperbaiki," ujar Erick dalam wawancara di sebuah televisi swasta, Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Baca Juga: Cerita Erick Thohir Diam-Diam ke KPK Lewat Pintu Belakang, Faktanya Bahas Ini 

Erick mengatakan, ada problem hukum yang harus segera diselesaikan di Garuda Indonesia. Khususnya utang emiten yang mencapai Rp7 triliun. Karena itu, kata Erick, ada upaya negosiasi yang harus dilakukan pihaknya.

Namun begitu, perkara korupsi di internal manajemen Garuda Indonesia menjadi kendala tersendiri bagi Menteri BUMN. Dikatakannya negosiasi utang akan jauh lebih mudah dilakukan jika tidak adanya kasus korupsi.

Karenanya, lanjut Erick, dengan melaporkan persoalan Garuda ke KPK akan sangat membantu permasalahan.

"Di Garuda kita tidak hanya didampingi KPK, dalam arti di luar tim ya, tapi juga Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Ham menjadi tim kami ketika kita melakukan negosiasi korupsi dengan negara lain," ujarnya.

Baca Juga: Ke KPK Lewat Pintu Belakang, Erick Thohir Lapor Potensi Korupsi di BUMN 

Selain itu, dirinya juga menegaskan kedatangannya ke KPK tidak hanya perkara korupsi, tapi juga terkait dengan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di BUMN. Terkait hal ini, Erick meminta KPK ikut mengawasi pelaksana PEN agar berjalan secara transparan.

"Utama kita program PEN, ini juga banyak ke BUMN dan ini harus kita jelaskan. Memang bukan ke KPK saja, ke Kejaksaan juga untuk kita jelaskan agar goverment-nya dan juga secara transparansinya harus terjaga. Itu bagian dari pekerjaan yang kita kerjakan, minta pengawalan," ungkapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini